Namun dia mengakui, saat ini produktivitas tanaman kelapa sawit Indonesia masih rendah, hanya 2,5 ton CPO per hektar.
Anga ini jauh di bawah Malaysia karena dengan pemilikan areal perkebunan sawit seluas empat juta hektar mampu menghasilkan 16 juta ton CPO pada 2009.
"Sedangkan Indonesia dengan 7,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit hanya menghasilkan 18,6 juta ton CPO. Oleh karena itu tahun ini akan ditingkatkan menjadi 20,9 juta ton," katanya.
Suswono menyatakan, jika Indonesia mampu meningkatkan produktivitas perkebunan sawit sebesar dua kali lipat dari saat ini maka produksi CPO sudah akan melebihi target yang ditetapkan.
Menanggapi kisruh PT SMART (produsen CPO) dan organisasi lingkungan hidup Greenpeace, Mentan menyatakan, pemerintah akan memastikan industri kelapa sawit berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Sementara itu dari hasil pertemuan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) dan Greepeace yang difasilitasi Kementerian Pertanian belum menemukan titik temu.
Tim verifikasi independen yang meneliti kisruh SMART dan Greenpeace menemukan ada delapan konsesi yang telah beroperasi sebelum izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) disahkan.
Anggota tim verifikasi independen, Yanto Santoso, mengatakan pasal 25 UU 18 tahun 2004 tentang Perkebunan di dikatakan perusahaan wajib membuat AMDAL.
Namun hal yang menjadi kendala adalah turunan dari UU tersebut yaitu Permentan no 26 baru turun pada 2007.
Kondisi tersebut, tambahnya, akhirnya membuat daerah mereka-reka kapan peraturan turun, padahal keputusan harus cepat.
"Jadi selama kurun waktu 2004-2007 yang digunakan adalah Perda Bupati tahun 2001, dimana AMDAL dibuat setelah IUP sementara di UU No 18 disebutkan bikin dulu AMDAL baru IUP," katanya.(*)
S025/A026/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
