"Isu seperti itu tidak benar. Orang yang menyebarkan isu ini terlalu berlebihan," kata Mahfud kepada wartawan usai menyampaikan orasi `Hakikat Bernegara adalah Konstitusi` di acara Resepsi HUT ke-44 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) di Jakarta, Selasa malam.
Mahfud yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan, tidak mungkin segelintir tokoh nasional bisa menggulingkan pemerintahan Presiden SBY yang cukup kuat.
"Pemerintahan saat ini menguasai semua lini, seperti aparat dan pemerintahan, sehingga tidak mungkin menggulingkan orang yang kuat seperti itu," paparnya.
Ia mengatakan hampir semua tokoh nasional memberikan pernyataan datar-datar saja dan tidak mengungkit pemerintahan SBY, namun hanya Rizal Ramli berbicara cukup keras.
Ketua MPR Taufiq Kiemas yang juga hadir dalam pertemuan itu juga membantah adanya upaya untuk menurunkan pemerintahan Presiden SBY.
"Saya hadir dalam pertemuan di PP Muhammadiyah, tapi tidak ada yang bicara untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden SBY," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Heru Lelono mengatakan bahwa pertemuan sejumlah tokoh nasional di gedung PP Muhammadiyah untuk membicarakan kondisi terkini bangsa Indonesia, pekan lalu, tidak membuat gerah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sama sekali tidak (membuat gerah), karena beliau sudah meyakini apa yang dijalankan itu diselesaikan dengan baik. Tidak ada kabinet atau pemimpin yang 100 persen sempurna," kata Heru Lelono di Istana Negara, Jakarta, Selasa, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minum teh bersama dengan pejabat dan karyawan PT PLN dan PT BRI.
Presiden, kata dia, akan mendengarkan apabila ada usulan kritik dari luar namun tidak secara khusus kemudian mengkhawatirkannya.
Ia juga mengatakan bahwa pertemuan itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
"Tidak, semoga tidak (mengganggu jalan pemerintahan), saya rasa tokoh-tokoh itu orang Indonesia kan, mestinya mereka juga berpikir, menyampaikan pendapat itu dilindungi di Indonesia ini," ujarnya.
Heru juga membantah apabila Presiden secara khusus menggelar pertemuan untuk membahas mengenai antisipasi atas aksi unjuk rasa tepat satu tahun pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu II, 20 Oktober mendatang.
"Sama sekali tidak, menurut saya hal yang biasa, selalu saja Oktober akhir itu seperti ritual, bahwa itu memang kabinet dibentuk pada 20 Oktober, jadi itu hal biasa, dan yang berbicara kemarin tokoh yang sama sebetulnya," katanya.
Pada Jumat (8/10/) lalu, sejumlah tokoh berkumpul di kantor PP Muhammadiyah. Di antara mereka yang hadir adalah Din Syamsuddin, Jusuf Kalla, Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Mahfud MD, Soetrisno Bachir, Marzuki Alie dan Rizal Ramli.
Sementara itu disebutkan bahwa sejumlah kelompok akan menggelar aksi unjuk rasa pada 20 Oktober mendatang. (ANT/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
