"Kami hanya fokus pada yang sifatnya kemanusiaan," kata Julian ketika ditemui di sela-sela tinjauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di lokasi bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat, Kamis.
Karena tidak menjadi fokus utama, kata Julian, Presiden tidak memberikan instruksi khusus terkait pengamanan rencana aksi besar-besaran, bertepatan dengan satu tahun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II itu.
"Tidak ada sama sekali. Tidak ada perintah dari presiden," katanya.
Julian kembali menegaskan, pemerintah saat ini sedang fokus pada hal yang bersifat kemanusiaan, terutama pemulihan kondisi penduduk di Wasior.
"Kita konsentrasi untuk penanganan bencana. Hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan kepentingan rakyat," katanya.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya belum menerima pemberitahuan rencana aksi elemen masyarakat pada 20 Oktober 2010.
"Kita berharap pengunjuk rasa hendaknya memberitahukan rencana aksinya kepada pihak kepolisian," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta (13/10).
Ia mengatakan, kepolisian pada prinsipnya siap memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa.
Namun demikian, ia berharap pengunjuk rasa tetap melakukan aksinya dengan tertib dan menjaga keamanan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-undang itu juga mengatur prosedur ketetapan (protap) pengamanan dan penanganan aksi unjukrasa.
Ia menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah personil yang akan mengamankan rencana aksi pada 20 Oktober 2010.
"Tentunya akan disesuaikan dengan kondisi," katanya.
Perwira menengah kepolisian itu menambahkan polisi akan menganalisa rencana pengerahan jumlah personil pengamanan aksi unjuk rasa berdasarkan pemberitahuan dari elemen masyarakat.(*)
(F008/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
