Menteri LHK: Negara G20 dapat menjadi katalis pemulihan lingkungan

Menteri LHK: Negara G20 dapat menjadi katalis pemulihan lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat mengikuti G20 Enviroment Ministers Meeting secara virtual dari Jakarta, Kamis malam (22/7/2021). ANTARA/HO-KLHK.

Lebih banyak yang bisa dilakukan oleh dunia berkembang, jika dunia internasional juga memenuhi komitmennya, termasuk dalam hal membuka sumber keuangan dan transfer teknologi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut negara yang tergabung ke dalam Kelompok 20 Negara (G20) dapat menjadi katalis global mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Sebagai negara anggota G20, kita memiliki tanggung jawab menjadi katalis global untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pemulihan berkelanjutan melalui contoh-contoh konkret," ujar Siti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan Indonesia tidak hanya ingin mengajak, tetapi juga mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui aksi-aksi konkret yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional.

"Data menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun, antara tahun 1996 dan tahun 2000. Lalu turun menjadi 0,44 juta pada tahun 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020," kata Siti dalam paparannya pada G20 Enviroment Ministers' Meeting yang dilangsungkan secara virtual dari Naples, Italia, Kamis malam (22/7).

Baca juga: Keberhasilan Indonesia di COP26 menopang kepemimpinan di G20

Ia mengatakan Indonesia telah melakukan beberapa aksi konkret seperti melaksanakan program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi, dengan tujuan Indonesia dapat mencapai Net Zero Land Degradation pada tahun 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Saat ini, ujar dia, Indonesia tengah mengatur ekosistem karbon biru melalui peningkatan pengelolaan Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME).

Siti menjelaskan sebagai upaya dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan, Indonesia secara efektif telah melaksanakan Peta Jalan Nasional Ekonomi Sirkular pada tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, sudah ada kebijakan dan strategi nasional untuk pengelolaan sampah di seluruh Indonesia periode 2017 hingga 2025.

Baca juga: Pada pertemuan G20, Menlu RI soroti dampak pandemi terhadap Afrika

"Semoga 100 persen sampah kita, bisa dikelola dengan baik pada tahun 2025, yaitu 30 persen dikurangi dan 70 persen dikelola secara sistematis," kata Siti.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, ia mengatakan Indonesia telah mengembangkan peta jalan Keuangan Berkelanjutan 2025 dengan memperkenalkan instrumen keuangan inovatif untuk alam, ekonomi dan masyarakat, seperti Sukuk Hijau, SDG Bond dan Sukuk SDG dalam tiga tahun terakhir. 

Selain itu, menurut Siti, ada pula keuangan campuran SDG Indonesia One yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi SDG dan pemulihan bencana di Indonesia.

"Ini adalah beberapa contoh tindakan yang telah Indonesia lakukan. Sekarang saatnya bagi semua untuk 'walk the talk'. Lebih banyak yang bisa dilakukan oleh dunia berkembang, jika dunia internasional juga memenuhi komitmennya, termasuk dalam hal membuka sumber keuangan dan transfer teknologi," katanya menegaskan.

Baca juga: Komitmen Indonesia dukung tiga isu ketenagakerjaan di forum G20

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KLHK tutup 6 pembuangan sampah ilegal di Sungai Cisadane

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar