"Tanpa alih fungsi hutan pun, habitat satwa itu semakin terdesak dan konflik semakin tinggi, apalagi kalau HPT Lebong Kandis menjadi area penggunaan lain bisa dibayangkan dampaknya bagi kelestarian Gajah Sumatra," kata Representatif ProFauna Bengkulu Radius Nursidi di Bengkulu, Jumat .
Ia mengatakan, HPT Lebong Kandis di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi dengan fungsi khusus Pusat Konservasi Gajah (PKG) Seblat.
Usulan alih fungsi HPT Lebong Kandis bersama sejumlah kawasan hutan lainnya seluas 99 ribu hektare telah disampaikan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu ke Kementerian Kehutanan yang menjadi bagian dalam revisi Recana Tata Ruang Wilayah.
"Kami mendapat informasi bahwa tim terpadu dari pusat sudah turun ke lokasi untuk meninjau langsung lokasi kawasan yang diusulkan untuk dilepaskan itu,"katanya.
Radius mengatakan kebijakan mengalih fungsikan kawasan tersebut otomatis mengancam kelestarian gajah di PKG seluas 6.000 hektare.
Ia berharap pemerintah lebih proaktif melakukan pelestarian kawasan hutan dan satwa dilindungi itu seperti yang diamanatkan dalam UU.
Sementara itu Kabid Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Supartono mengatakan rencana alih fungsi itu jelas mengancam keberadaan Gajah Sumatra.
"Karena HPT Lebong Kandis termasuk habitat dari Gajah Sumatra, kalau kawasan itu menjadi APL bisa dibayangkan konflik yang akan terjadi,"katanya.
Saat ini kata dia terdapat 20 ekor Gajah Sumatra yang dibina BKSDA di PKG Seblat dan masih ada beberapa kelompok gajah liar di kawasan itu yang diperkirakan mencapai 60 ekor.
Ia mengatakan sebagian HPT Lebong Kandis sudah dirambah dan diduduki masyarakat secara ilegal sehingga tingkat konflik sangat tinggi karena kawasan itu merupakan area jelajah gajah.
"Kami berharap pemerintah Provinsi Bengkulu mempertimbangkan rencana alih fungsi tersebut demi kelestarian Gajah Sumatra" katanya.
(ANT/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
