"Sudah saatnya ada rubrik khusus atau nama lainnya sebagai wadah terbuka untuk masyarakat menyampaikan kritikan pada media massa. Tuntutan itu, tentu sebagai wujud dari kemajuan demokrasi," kata Staf Ahli Kementerian Kominfo RI itu, ketika dihubungi dari Padang, Jumat.
Menurut Henri, media sebuah wadah demokrasi, dan bila tidak mau dikritik secara terbuka oleh masyarakat akan berpotensi menjadi power bagi kekuasaan.
Kekuatan tersebut, bukan saja bagi pemerintah tetapi terhadap pemilik media sendiri, apalagi bagi pemilikinya yang berada dalam satu lingkaran kelompok politik tertentu.
Saat ini, katanya, wadah yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritikan, baru untuk kekuasaan pemerintah melalui media massa, baik cetak, radio maupun televisi.
Selain itu, ada ruang atau wadah untuk masyarakat menyampaikan kritikan atau laporan terhadap suatu media, tapi sifatnya masih tersembunyi, di antaranya melalui Dewan Pers.
Namun, kritikan yang disampaikan masyarakat melalui Dewan Pers, sulit untuk diketahui secara pasti, katanya, karena yang sering diungkap hanya jumlah pengaduan yang masuk.
Menurut Henri, masyarakat ada yang ingin tahu dibalik suatu berita yang diterbitkan, ditayangkan dan disiarkan media serta mengetahui peran dan fungsi media massa itu sendiri.
Terkait, media massa bukan berarti tidak pernah salah dalam proses kerjanya, malahan banyak juga yang melanggar etika, tanggung jawab sosial dan wartawan ada yang hanya mengangkat pemberitaan untuk menguntungkan sekolompok orang atau pihak tertentu, bahkan ikut terlibat dalam tim sukses dalam Pilkada.
Sementara ketika masyarakat ingin menyampaikan kritikan, tetapi wadah yang terbuka sangat minim, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak ada saat ini.
Padahal, katanya, `cek and balance` dalam demokrasi sangat diperlukan dalam mengontrol suatu kinerja, apakah berjalan sesuai atau tidak dengan koridor yang semestinya.
Terkait, perkembangan media massa cukup memprihatinkan karena ada peran media yang terkoptasi dengan kepentingan untuk suatu kekuatan tertentu.
"Malahan, ada media yang nasumbernya tokoh yang diundangnya itu-itu saja untuk mengkritik kekuasaan pemerintah. Seiring dengan itu, saat media siap untuk dikritisi secara terbuka oleh publik," katanya.
Justru itu, penting adanya wadah di media sendiri untuk masyarakat bisa menyampaikan saran dan kritikan secara terbuka dengan apa yang terlah diperbuat dan dikerjakan media sebagai sebuah wadah demokrasi.
Terkait, hal itu bisa dijadikan "media literas", artinya masyarakat akan melek, satu sisinya masyarakat tahu peran media dan juga masyarakat tahu akan hak-haknya pada media.
Jadi, kata Henri, dengan adanya rubrik atau wadah terbuka untuk kritikan masyarakat terhadap media akan memberikan dampak positif antara lain mencerdaskan masyarakat dan menunjukkan sistem demokrasi serta membuat keterbukaan media massa sendiri.
"Membuat dan memberikan wadah/rubrik khusus untuk kritikan masyarakat terhadap media, tak mesti ada regulasi. Tapi, media massa seperti televisi dan radio bisa membuat program dialog interaktif dengan program khusus menberikan kritikan masyarakat," katanya.(*)
(T.KR-SA/B013/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
