"Ini sindiran kami dari satu tahun kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II-nya," kata Kepala Divisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kontras, Yati Andriani, di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu.
Menurut dia, latar belakang dari aksi ini lebih karena Pemerintah SBY dianggap lupa terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM karena sibuk dengan hiruk-pikuk politik.
"Kami sudah 12 tahun berupaya mendorong agar pemerintah menyelesaikan kasus-kasus HAM sesuai janji di awal pemerintahannya, tapi tampaknya beliau lupa," ujar dia.
Ia mengatakan, Kontras bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan SBY bersama dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menagih janji. Sekaligus menetapkan tenggat waktu agar sebelum satu tahun ke depan pemerintah sudah menindaklanjuti kasus-kasus HAM berat.
Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang diharapkan diselesaikan pemerintah yakni kasus Tragedi 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Trisakti 1998, Semanggi I dan II tahun 1998/1999, Pembunuhan Munir 2004.
Bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, aksi "Pasar Lupa" tersebut didukung pula oleh Kontras dan Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang (IKOHI).
Layaknya pasar rakyat, dalam aksi yang sudah dimulai pukul 8.00 WIB tersebut para keluarga korban dengan membawa foto-foto keluarganya yang hilang, poster, potongan koran berisi janji penyelesaian kasus yang digelar di masing-masing lapaknya.
Aksi "Pasar Lupa" yang digelar hingga pukul 12.00 WIB tersebut juga diisi dengan orasi, atraksi topeng monyet, dan teatrikal.(*)
(T.V002//I007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
