Pamekasan (ANTARA News) - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur, mengaku kewalahan menata Pedagang Kaki Lima di wilayah tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Pamekasan, Kusairi, Senin, mengatakan, sudah melakukan penertiban berulang kali di sejumlah tempat berjualan PKL, namun tidak diindahkan.

"Kami bahkan sering menyita barang-barang jualan para PKL tersebut dengan membawa ke kantor, namun mereka tetap kembali lagi ke tempat semula," kata Kusairi.

Bahkan, kata dia, hampir setiap hari pihaknya menerjunkan petugas ke lapangan guna melakukan penertiban di sejumlah lokasi yang menjadi tempat penjualan PKL. Seperti di Jalan Kabupaten, Jalan Diponegoro dan di Jalan Dirgahayu.

Menurut Kusairi, pihaknya memang tidak melakukan pola kekerasan dalam hal penertiban para PKL tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Alasan kami sederhana, karena mereka juga merupakan manusia biasa dan merupakan warga Pamekasan. Kan akan terkesan tidak baik, jika Satpol PP harus `berantem` dengan PKL," katanya.

Dalam dialog interaktif bersama komisi B dan Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah di Pamekasan, Senin, Kusairi meminta peran aktif semua pihak untuk ikut peduli dalam hal pelaksanaan penertiban PKL.

Sebab, kata dia, jika penataan dan penertiban PKL hanya dibebankan kepada Satpol PP, maka hal itu tidak mungkin dilakukan.

"Apalagi setiap tahun jumlah PKL yang ada di Pamekasan ini terus bertambah," katanya.

Pada tahun 2009 lalu, jumlah PKL yang terdata di Pamekasan hanya 315 orang, namun hingga September 2010 ini, jumlah PKL terdata mencapai 425 PKL yang tersebar di berbagai lokasi di Pamekasan.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi menyatakan, sebenarnya yang menjadi pemicu amburadulnya penataan PKL di Pamekasan karena kurang tegas sejak awal.

"Jika pada awal penataan diawasi dengan tegas, artinya setiap PKL baru diarahkan ke lokasi yang memang telah ditentukan, tentu penataannya tidak akan serumit seperti sekarang ini," kata Hosnan Ahmadi.

Meski demikian, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini menyatakan, pihaknya akan memperhatikan persoalan tersebut. Salah satunya dengan memperjuangkan penyediaan anggaran untuk penataan PKL di Pamekasan.  (ZIZ/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010