"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, bila satu menteri dianggap di bawah `performance` (kinerja), Golkar siap untuk mengajukan kadernya yang terbaik," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kabinet seharusnya bukanlah tempat untuk bagi- bagi kekuasaan. Namun seharusnya kabinet diisi oleh orang-orang yang kompeten.
"Sebaiknya kabinet tidak diartikan bagi-bagi jatah di dalam kabinet. Kabinet diatur dengan menempatkan orang yang memiliki kemampuan," katanya.
Partai Golkar, menurut dia, tidak melakukan evaluasi kinerja terhadap kabinet, karena hal itu merupakan urusan Presiden.
Sementara itu, isu yang berkembang terkait dengan adanya saling pendekatan antara PDIP dan Partai Demokrat tidak membuat Golkar merasa tertekan ataupun terancam.
"Silahkan, itu biasa-biasa saja, tak ada ancaman atau tekanan. Kalau PDIP mau bergabung ya silahkan. Kalau Hanura dan Gerindra diajak juga kenapa tidak," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, menjadi koalisi pemerintah tidak berarti memiliki pendapat yang sama, sebab di dalam koalisi sendiri juga terjadi perbedaan pendapat.
Ia menambahkan, koalisi sebaiknya jangan diartikan sebagai bagi-bagi jabatan dalam kabinet, hal ini justru menimbulkan persoalan. (M041/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
