Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPN Benteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy mengatakan, isu atau wacana dari kelompok tertentu yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono adalah kontraproduktif.

Farhan dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan, isu penggulingan yang akan dilakukan melalui aksi unjuk rasa pada (20/10) dapat dinilai inkonstitusional karena eksistensi pemerintahan SBY-Boediono secara konstitusional sejak 20 Oktober 2009 hingga tahun 2014.

"Isu menghentikan pemerintahan yang sah sama dengan mencederai mandat rakyat yang telah secara nyata menjadi saka guru pemerintah SBY-Boediono, dimana juga akan menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi ke depan," katanya.

Farhan juga meminta masyarakat agar tetap menjalankan aktivitas biasa dan tidak perlu terpengaruh oleh isu atau wacana inkonstitusional tersebut.

Menurut dia, mereka yang melontarkan isu atau wacana tersebut sebagai bagian dari ekspresi untuk memperingati setahun pemerintahan SBY-Boediono.

"Memang dari kabar yang tersiar dapat ditangkap bahwa mereka itu berencana melakukan aksi besar-besaran dalam rangka memperingati setahun pemerintahan SBY-Boediono adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dambaan kita bersama," ujar Farhan.

Akan tetapi, katanya, rencana aksi massa itu dapat dinilai cenderung akan melahirkan masyarakat yang tidak dmokratis, karena disinyalir membawa kepentingan politik tertentu, yaitu ingin menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono.

"Padahal, menurunkan pemerintahan yang sah adalah melawan Konstitusi. Oleh sebab pengangkatan SBY-Boediono dilakukan melalui jalur konstitusional yaitu pemilu dan sidang umum MPR," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua LSM Perhimpunan Kebangsaan John Veto Yuna mengatakan unjuk rasa setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya berorientasi pada kritikan bersifat membangun, bukan ajang penggulingan pemerintahan sah yang mendapat legitimasi dari rakyat.

"Unjuk hak setiap warga negara, namun bukan ajang untuk melanggar konstitusi atau membuat kerusuhan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Kepri, Selasa.(*)
 

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010