"Munculnya ketidakpercayaan di lingkungan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini memberi andil terhadap gejolak sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi, baik antaretnis, agama, bahkan tokoh politik (politikus)," katanya di Malang, Rabu.
Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini disebabkan tidak terealisasinya janji-janji pemerintah yang seharusnya sudah dilakukan, seperti pengentasan warga dari kemiskinan, pendidikan dapat diperoleh dengan mudah dan murah serta mengurangi jumlah pengangguran.
Namun, tegasnya, fakta yang dihadapi masyarakat sekarang ini justru sebaliknya, yakni harga bahan pangan semakin mahal, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Sehingga, masyarakat mudah terletup emosinya dan memicu aksi-aksi sosial yang meresahkan.
Pemerintah, lanjutnya, selama satu tahun ini masih terfokus pada penyelesaian masalah-masalah internal, seperti penunjukan Kapolri maupun KPK. Padahal, masyarakat menuntut adanya penegakan hukum secara merata dan tegas, tidak tebang pilih.
Kalaupun ada program-program yang membantu masyarakat dari keterpurukan (kemiskinan), katanya, sebagian besar tidak tepat sasaran, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan beberapa program lain yang justru "meninabobokan" masyarakat dan terus bergantung pada pemberian (bantuan).
Untuk meminimalkan ketidakpuasan dan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lanjutnya, memang ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah. Di antaranya adalah penegakan hukum yang adil dan tegas.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
