"Mayoritas masyarakat Indonesia masih mempunyai persepsi buruk atas sosok penguasa Orde Baru tersebut. Oleh karenanya, gagasan untuk mempahlawankan Soeharto sebaiknya ditolak," kata Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi saat merilis hasil survei `Warisan Politik Soeharto` di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, setelah Orde Baru tumbang, suara rakyat sangat negatif terhadap politik di bawah rezim Soeharto.
Hal itu terlihat dari 20 persen responden yang menganggap Orde Baru bertanggung jawab terhadap krisis ekonomi 1998, sementara responden yang menyalahkan Soeharto sebagai pribadi ada 18 persen, Golkar dua persen dan tidak tahu 46 persen.
"Tidak ada rakyat yang menilai positif politik di bawah Soeharto. Rakyat tidak memimpikan kembali ke cara-cara zaman Soeharto," katanya.
Rata-rata responden juga menyebut pemerintahan di bawah Presiden Soeharto tidak demokratis. Dalam rentang 1 (sama sekali tidak demokratis) dan 10 (sangat demokratis), nilai ratai-rata adalah 4,68 persen.
"Rakyat juga menilai bahwa rezim Soeharto tidak demokratis dan karena itu rezim tersebut tak diinginkan rakyat," kata Dodi.
Dalam survei tersebut tidak disertakan pertanyaan tentang kelayakan Soeharto menjadi pahlawan Nasional, tetapi itu tidak mempengaruhi kesimpulan yang diambil.
"Sama seperti menilai seorang kaya atau tidak, kita sudah bisa menilai dari jumlah tanah, rumah dan mobil. Tanpa harus menanyakan langsung," kata Dodi.
Peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi mengakui pertanyaan tersebut tidak bisa disertakan karena isu Pahlawan Nasional untuk Soeharto itu muncul saat tim peneliti sudah turun di lapangan.
Survei nasional ini dilakukan pada 7 sampai 20 Oktober lalu, dengan sampel saintifik bervariasi antara 1200 sampai 2500 responden. Margin of error bervariasi antara 3 persen.
Survei ini juga membandingkan data survei nasional yang dilakukan 10 tahun terakhir sejak 1999.(*)
ANT/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
