"Tujuan lomba untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang tertib, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," kata tim penilai yang dipimpin Asisten Pemerintahan Provinsi Jakarta Sylviana Murni, di Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin.
Manurut mantan Walikota Jakarta Pusat, kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik ini erat kaitannya dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik.
"Juga untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik," katanya.
Menurut dia, pelayanan publik memang harus diselenggarakan secara tertib, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia mengemukakan, UU Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara pemerintahan, khususnya pemerintah daerah berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan.
Menurut Silvana, penilaian dilakukan untuk mendorong dan membina percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Jakarta dengan memusatkan pada penyelenggaraan pelayanan terpadu.
Tim penilai melakukan dialog secara langsung dengan para pejabat yang hadir, dan meninjau berbagai loket pelayanan yang terdapat di ruang pelayanan terpadu satu atap di Kantor Walikota Jakarta Timur.
Dia mengatakan berdasarkan hasil survei pelayanan publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta menempati urutan 38 dari 51 instansi pemerintah.
"Hasil ini jelas tidak menggembirakan bagi Jakarta, terlebih Jakarta selama ini dikenal barometer Indonesia," katanya.
Menurut dia, pelayanan terpadu merupakan target prioritas Provinsi Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Tim ini akan bekerja secara maksimal dengan melakukan peninjauan secara berkala ke lapangan," katanya.
Semenetara, Plh Walikota Jakarta Timur Drs. H. Asep Syarifudin, M.Si mengatakan, sistem pelayanan terpadu yang ada di wilayahnya sudah berjalan baik dan efektif.
"Akan tetapi, ada beberapa unit yang pelayanannya perlu ditingkatkan agar lebih berkualitas," katanya.
Menurut dia pelayanan yang prima sesungguhnya sudah terjadi pada hampir semua unit pelayanan.
"Seperti pada loket pelayanan Koperasi, UMKM dan Perdagangan, pelayanan KTP dan sebagainya," katanya. (ANT-223/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
