Menkeu: Institusi yang efisien bisa tembus "middle income trap"

Menkeu: Institusi yang efisien bisa tembus "middle income trap"

Arsip foto - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan negara dengan institusi yang efisien berdasarkan tata kelola baik bisa menembus jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Negara yang bisa menembus middle income trap adalah negara yang memiliki institusi yang efisien berdasarkan tata kelola yang relatif bagus, korupsi, dan konflik kepentingan juga penting diperangi,” kata Sri Mulyani dalam webinar bertajuk “50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045”, Rabu.

Menuju tahun 2045 saat akan Memperingati 100 Tahun Kemerdekaan, Sri Mulyani mengatakan bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah, termasuk middle income trap.

Baca juga: Menkeu: Dana pendidikan capai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir

Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income country. Berdasarkan pengalaman 190 negara, dia menyebut kebanyakan mayoritas berhenti di level pendapatan tersebut.

Menurutnya, konteks itulah yang membuat reformasi birokrasi sangat penting untuk terus dilakukan pemerintah.

Dia mengatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang digagas pemerintah bersama DPR RI merupakan tonggak bagi perubahan pola pikir institusi publik untuk melayani sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

"Sesuai program reformasi birokrasi, UU Ciptaker merupakan milestone atau tonggak penting bagi kita untuk mengubah mindset institusi publik untuk bisa melayani, baik di pusat maupun daerah," katanya.

Baca juga: Sri Mulyani dorong sektor keuangan pulihkan fungsi "intermediary"

Dia menjelaskan bahwa dari sisi rezim perizinan, efisiensi regulasi merupakan salah satu elemen yang penting. Reformasi institusi dan birokrasi, menurutnya, sangat sulit karena tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh masyarakat namun memiliki dampak yang luar biasa.

Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan efisien atau masyarakat dan dunia usaha dibebani oleh regulasi dan birokrasi yang tidak efisien, ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan berbagai langkah reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus dilakukan, baik dalam memutus tali regulasi yang begitu rumit maupun meningkatkan kinerja dari sisi birokrasi untuk bebas korupsi dan dapat melayani dengan baik.

Baca juga: Sri Mulyani minta jajarannya beri edukasi masyarakat tentang APBN

Dia mengharapkan kontrol dari masyarakat agar birokrasi dan institusi publik dapat berjalan baik.

"Kita berharap check and balance (kontrol) dari masyarakat untuk dapat terus memberikan dan meningkatkan tekanan yang positif agar institusi birokrasi pusat dan daerah semakin baik, mengingat belanja APBN untuk birokrasi semakin meningkat," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Jasuma Fadholi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu: UU HPP bawa Indonesia jadi negara maju pada 2045

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar