Peluncuran Visi 2033 yang dilakukan di Wisma ANTARA, Jakarta, Kamis itu menandai secara resmi usulan rencana aksi Indonesia yang lebih baik untuk disampaikan kepada masyarakat, setelah sebelumnya disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf mengatakan, Hari Sumpah Pemuda memang dipilih sebagai hari yang tepat untuk menandai peluncuran tersebut.
Menurut dia, pada 28 Oktober 1928 atau sekitar 82 tahun lalu, para pemuda berkumpul untuk mencetuskan suatu visi yang sangat maju ke depan. Para pemuda berikrar untuk memiliki suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia, satu bahasa yaitu bahasa Indonesia dan satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia.
"Visi para pemuda itu telah melangkahi zaman itu, dimana penjajahan Belanda masih menguasai jajaran Kepulauan Nusantara ini," katanya.
Ia mengatakan, para pemuda dari berbagai latar belakang agama, suku, ras dan daerah bersatu padu membayangkan adanya sebuah bangsa bernama Indonesia. Padahal bangsa itu belum ada, bahkan wujudnya masih sulit direka-reka.
Indonesia saat itu masih sangat sulit untuk dibayangkan. Banyak kerajaan dan kesultanan yang berjajar di kepulauan Sabang sampai Merauke yang waktu itu dijajah Belanda.
Namun dengan visi untuk satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, pada akhirnya 17 tahun kemudian, tepatnya 17 Agustus 1945, bangsa bernama Indonesia di proklamasikan.
Kini setelah bangsa Indonesia yang satu terbentuk, maka visi ke depan untuk menjadi bangsa yang besar, sejahtera, makmur dan berkeadilan.
"Kami memilih untuk meneruskan cita-cita Adam Malik, dulu kita berjuang untuk kemerdekaan, kini berjuang untuk membangun kesejahteraan, kecerdasan dan membarakan peradaban," katanya.
Ketua Koordinator Visi Indonesia 2033 Andrinof A Chaniago mengatakan, visi 2033 merupakan gagasan pembangunan jangka panjang dengan target pada 2033 akan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, kemakmuran yang tersebar dan keadilan yang merata.
Ia mengatakan, beberapa rekomendasi dan gagasan yang mampu mendorong wujud visi 2033 adalah dengan pemindahan ibukota ke Kalimantan. "Usulan ini bukan usulan yang reaktif, tapi kami pertimbangkan konsekuensi ekonominya, konsekuensi politiknya dan dampak sosialnya," katanya.
Pemindahan Ibukota merupakan usulan yang paling tepat untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang lebih merata di Indonesia, selain diikuti oleh dampak-dampak ikutan lainnya seperti berkurangnya tekanan di Jakarta.
Anggota Tim Visi Indonesia 2033 Ahmad Erani Yustika mengatakan, selain pemindahan ibukota, pihaknya juga mengusulkan pengembangan 53 kota kecil yang tersebar di Indonesia dan akselerasi pembangunan di pedesaan.
Salah satunya adalah terkait dengan hak kepemilikan. "Tiadanya hak kepemilikan bagi sebagian besar warga miskin di pedesaan juga menjadi masalah tersendiri. Kita menghargai upaya dari pemerintah untuk melakukan redistribusi tanah, namun hal itu tidaklah cukup, karena masih banyak alokasi sumber-sumber daya yang tidak merata," katanya.
(M041/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
