KSP pantau penerapan PPKM di Nunukan Kalimantan Utara

KSP pantau penerapan PPKM di Nunukan Kalimantan Utara

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat menerima kunjungan tim pemantauan penanganan Covid-19 di Pendapa Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-KSP.

Jakarta (ANTARA) - Tim Kantor Staf Presiden memantau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis.

Dalam siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Kamis, Tim KSP melihat upaya yang dilakukan pemerintah daerah di Nunukan dalam menegakan kebijakan PPKM.

Menurut Tim KSP, pemerintah daerah Nunukan, Kalimantan Utara memberlakukan tes swab antigen di tempat, jika ada pelanggaran PPKM.

Upaya keras tersebut dinilai jitu untuk mengurangi penularan COVID-19 di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.

Baca juga: KSP : PPKM bantu turunkan jumlah pasien COVID-19 di Semarang

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyatakan upaya tes swab di tempat dilakukan karena adanya keterbatasan dalam penegakan PPKM di wilayah perbatasan.

“Karena di perbatasan, kami memiliki keterbatasan yang banyak sehingga perlu kejutan seperti tes di keramaian,” ujar Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat ditemui tim Kantor Staf Presiden di Pendapa Kabupaten Nunukan, Kamis, sebagaimana siaran pers KSP.

Berdasarkan pantauan KSP, tindakan tersebut mampu membuat efek jera warga. Masyarakat menjadi enggan berkerumun.

Selain itu pembatasan waktu makan di tempat maksimal 20 menit juga dipatuhi para pedagang di dekat alun-alun kota.

Asmin berharap tindakan tersebut bisa segera mengurangi angka penularan COVID-19 yang masih tinggi di Nunukan.

Menurut Asmin, berdasarkan data RSUD Nunukan hingga 3 Agustus, terdapat 1.322 kasus aktif COVID-19. Di mana 97,3 persen atau 1.287 orang diantaranya menjalani isolasi mandiri.

Sedangkan angka kesembuhan mencapai 63,35 persen atau 2.290 orang.

Adapun jumlah yang meninggal mencapai 61 orang atau 1,6 persen dari 3.673 kasus konfirmasi.

Direktur RSUD Nunukan dr. H. Dulman L, M.Kes, Sp.OG menyatakan secara umum pihaknya bisa menangani kasus COVID-19. Namun masih ada sejumlah kendala terkait upaya distribusi oksigen.

“Kebutuhan oksigen sangat sulit kami dapatkan. Salah satunya terkendala transportasi,” ujar Dulman.

Menurut dia,  kebutuhan oksigen dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan. Dalam waktu seminggu dibutuhkan kurang lebih 700 tabung oksigen yang masing-masing berkapasitas 6 meter kubik. Sementara pasokan sangat sedikit, sehingga mereka sempat tidak memiliki stok oksigen selama 2-3 hari.

“Sekitar pertengahan Juli kami sempat kehabisan stok,” tegas Dulman.

Dulman bersyukur memperoleh bantuan dari seorang pengusaha asal Pulau Sebatik H Herman Baco yang menyuplai langsung 100 tabung oksigen 6 meter kubik langsung dari Tawau, Malaysia.

Dulman mengaku tetap mengupayakan ketersediaan oksigen dari sejumlah pihak. Misalnya mengambil dari Kota Tarakan dan Berau.

“Problemnya memang di Tarakan juga terbatas. Kami masuk daftar tunggu ke-5 setelah 4 Rumah Sakit yang ada di Tarakan,” tambah Dulman.

Untuk memenuhi kebutuhan pasien, RSUD Nunukan sudah menyiapkan 11 unit ventilator dan generator oksigen. Hal itu dirasa belum mencukupi ditambah Nunukan sebagai daerah terluar Indonesia yang dijadikan pos lintas batas para pekerja migran.

Saat ini RSUD Nunukan sedang mengajukan ijin agar bisa menerbitkan PCR Perjalanan.

“Kami belum bisa menerbitkan PCR untuk perjalanan. Sekarang kami sedang membangun karena tempo hari kami mendapatkan bantuan PCR Portable dari Kepala BNPB,” jelas Dulman.

Baca juga: KSP: Fasilitas kesehatan Palu perlu diperkuat untuk tangani COVID-19
Baca juga: KSP tegaskan komitmen wujudkan pemerintahan terbuka
Baca juga: KSP: Tenaga kesehatan mulai kelelahan lakukan "contact tracing"

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2021

KSP minta pemda maksimalkan serapan anggaran bansos

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar