"Sedangkan peta jalan atau `roadmap` reformasi birokrasi nasional berjalan lima tahun," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, Jumat.
Ia mengatakan, perubahan etos kerja dan cara berpikir merupakan inti dari program reformasi birokrasi yang dicanangkan.
Namun, lanjut Wapres, reformasi birokrasi nasional tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek yakni lima tahun sesuai usia kabinet, melainkan membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan.
Boediono mengatakan, reformasi birokrasi sangat berperan terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan rakyat tidak bisa terwujud jika tidak didukung pelayanan publik yang memadai yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi," tutur Wapres.
Reformasi birokrasi yang salah satunya adalah peningkatan terhadap layanan publik ke depan akan difokuskan pelaksanaannya di seluruh pemerintah daerah.
"Bagaimana pun pemerintah daerah adalah yang langsung berhadapan dengan kepentingan publik seperti perizinan, pengurusan STNK, SIM, sehingga mulai tahun depan seluruh pemerintah daerah dan aparatnya harus mulai bersiap untuk melakukan reformasi birokrasi," kata Wapres.
(R018/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
