Rissalwan mengatakan iklan layanan masyarakat terkait protokol kesehatan perlu semakin ditingkatkan dengan media yang semakin bervariasi.
Baca juga: Presiden minta jajaran buat peta jalan hadapi pandemi COVID-19
"Perlu coverage yang lebih luas untuk informasi kepada publik dan medianya diperbanyak variasinya. Jangan hanya informasi satu arah," ujar Rissalwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat,
Protokol kesehatan menjadi hal penting, mengingat di fase Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 10-16 Agustus 2021, pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta, Kota Bandung, Semarang, dan Surabaya dapat dibuka kembali dengan kapasitas yang dibatasi.
Fasilitas pusat perbelanjaan dapat dibuka kembali dengan syarat pengunjung harus dipastikan telah menjalani vaksinasi COVID-19.
Selain itu, tempat peribadahan dapat kembali dioperasikan dengan kapasitas maksimal 25 persen atau 20 orang, meski fasilitas umum lain seperti taman wisata masih ditutup.
Baca juga: Memupuk empati masyarakat di masa pandemi COVID-19
Baca juga: Akademisi: Tidak patuh prokes berkontribusi peningkatan kasus COVID
Rissalwan juga mendorong untuk memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait protokol kesehatan dan COVID-19. Ia mengusulkan agar materi tersebut dapat masuk ke kurikulum pendidikan seperti muatan lokal.
Langkah tersebut dinilai penting, meski sebagian besar daerah masih melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi ada beberapa wilayah yang sudah mulai diizinkan melakukan tatap muka.
"Harusnya ada (sosialisasi) melalui materi-materi edukasi yang lebih spesifik," kata Rissalwan .
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
