Dalam siaran pers yang dterima di Jakarta, Jumat, Ketua Komisi VIII DPR H Abdul Kadir Kardin menyatakan, bahwa Komisi VIII yang sudah hampir seminggu ini berada di tempat-tempat pengungsian, kali ini menemukan ribuan warga yang tidak mengungsi, namun mereka terancam kesulitan makan.
Mereka tidak mengungsi, namun perekonomiannya lumpuh total akibat rumah dan lingkungannya berantakan tertutup debu vulkanik Merapi. "Mereka tidak mengungsi karena desanya diluar radius 20 km. Akan tetapi, rumah, lingkungan, sawah, kebun, dan ladang mereka rusak," ujar Ketua Komisi VIII H Abdul Kadir Karding, di Desa Gulon Kecamatan Salam Magelang, Jumat.
Kadir bersama rombongan, diantaranya Anggota Komisi VIII DPR Inna Ammania, Pejabat di lingkungan BNPB Soetrisno, dan Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sukirman meninjau langsung beberapa desa yang rusak. Tercatat, Desa Gulon Kecamatan Salam, Ploso Gede dan Jamus Kecamatan Ngluar serta Karang Talun Kecamatan Ngluar tampak rusak total.
"Ekonomi warga kami lumpuh total. Mereka yang pedagang tak bisa berjualan, yang petani tak bisa ke sawah. Ekonomi kami benar-benar lumpuh," kata Kuswiranto, Kades Gulon, Kecamatan Salam, kemarin.
Menurut Kuswiranto Desa Gulon memiliki 7.000 jiwa dengan sebagian besarpenduduk bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang. Namun sudah dua minggu ini ekonomi lumpuh sehingga warga memperoleh pendapatan.
Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI yang selama tiga hari ini berkeliling ke lokasi pengungsian di Boyolali, Klaten, dan Magelang mengaku kaget. Mereka tidak menduga akan menemukan warga bukan pengungsi yang kesulitan makan.
"Ekonomi warga lumpuh. Meski bukan pengungsi, namun mereka juga butuh makan dan minum. Kita juga harus membantu warga yang kesulitan makan. Kita harus adil," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding.
Di Plosogede Karding menemukan kenyataan yang lebih buruk. Ribuan warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena sawah dan ladang mereka hancur. Padahal 90 persen ekonomi warga mengandalkan hasil pertanian.
Uniknya, warga Desa Plosogede masih harus diserahi tanggung jawab mengurus 2.220 pengungsi dari Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung. "Sungguh ironis, warga kami kesulitan makan namun kami harus mengurus ribuan pengungsi," kata Kadus Tingkiran Nur Kholis.
Menurut dia kehidupan pengungsi justru lebih baik ketimbang warga setempat. Hal ini karena pengungsi mendapat jatah beras dan uang lauk pauk dari pemerintah, sedangkan warga justru tidak mendapatkan bantuan apapun.
"Warga memang sedang kesulitan. Tak ada yang bisa dikerjakan maupun dipetik dari sawah. Jika kondisi berlangsung sampai seminggu ke depan saya yakin akan banyak warga kesulitan makan," imbuh Karding.
Dia berjanji akan membawa persoalan itu ke dalam rapat bersama BNPB dan pemerintah setempat hari ini juga. Kadir berkeyakinan di luar desa yang dikunjunginya pasti banyak persoalan-persoalan serupa.
"Saya akan mendesak BNPB dan pemerintah untuk segera mendata warga desa yang tidak mengungsi, namun rumah, lingkungan, dan mata pencaharian mereka rusak. Ini harus secepatnya. Karena fokus kita selama ini hanya kepada pengungsi," tandasnya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
