Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menjadi prioritas utama,Jakarta (ANTARA) - Kebijakan konsolidasi fiskal yang bakal dilakukan pemerintah pada tahun anggaran 2022 harus betul-betul dipastikan efektif dalam memprioritaskan penguatan bidang kesehatan di tengah masyarakat.
"Konsistensi dan fokus pemerintah dalam penanganan COVID-19 melalui pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah untuk mencapai target optimis pertumbuhan 5 persen," kata Anggota DPR RI Rizki Aulia Natakusumah dalam keterangan tertulis, Jumat.
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menilai kebijakan fiskal perlu diarahkan agar mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berdaya sehingga bisa mendukung pemanfaatan pemulihan ekonomi, melanjutkan program perlindungan sosial, meningkatkan mutu pendidikan serta penguatan sistem kesehatan.
Baca juga: Penurunan defisit anggaran 2022 demi urgensi konsolidasi fiskal
Apalagi, lanjutnya, RAPBN 2022 juga dinilai sebagai masa transisi bagi pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal tahun 2023, di mana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka maksimal sebesar tiga persen.
"Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menjadi prioritas utama," ucapnya.
Selain itu, ujar dia, pemerintah perlu mengurangi potensi inefisiensi belanja negara dengan mengurangi belanja-belanja yang sifatnya dukungan manajemen serta mengalihkannya kepada belanja-belanja produktif untuk memicu aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa di tengah situasi pandemi, pemerintah diharapkan terus melakukan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia.
"Diperlukan harmonisasi dan sinergi kebijakan penganggaran pusat dan daerah agar kebijakan TKDD bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi terutama dalam peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan penanganan COVID-19 di daerah," paparnya.
Baca juga: Pemerintah sebut pengelolaan utang 2022 perhatikan risiko fiskal
Dikatakannya, jika pemulihan kesehatan masyarakat dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik maka akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan kinerja dunia usaha bisa lebih cepat dijalankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan rancangan kebijakan APBN tahun 2022 diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi nasional.
"Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8).
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan ada sejumlah fokus utama yang akan dijalankan pemerintah dalam menjalankan kebijakan APBN 2022.
Fokus pertama, ujar dia, pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Selanjutnya, pemerintah akan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
