Dalam sambutannya pada pembukaan pembekalan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara, Jayapura, Minggu malam, Presiden mengingatkan pemerintah daerah untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat baik melalui Kementerian Dalam Negeri atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila terjadi keraguan dalam mengambil keputusan pengelolaan anggaran.
"Semua kita ini satu negara, kita bersama-sama, bukan orang lain. Tidak ada saling menjebak, menunggu kesalahan. Tidak ada itu," ujar Presiden.
Sebaliknya, lanjut Presiden, Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mengatasi kesalahan yang didasari oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman pengelolaan keuangan.
Pembekalan peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminimalisasikan penyimpangan anggaran di daerah dan mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Pembekalan itu pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk "help desk" yang menampung semua permasalahan pengelolaan keuangan di dua daerah tersebut.
Dicatat BPK
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sambutannya menyatakan sampai saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pada 2007, pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, meningkat menjadi tiga persen pada 2008 dan empat persen pada 2009.
"Tapi pencapaian itu relatif harus ditingkatkan," ujarnya.
Untuk itu, menurut Gamawan, pembinaan yang nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Presiden Yudhoyono dalam sambutannya mendukung kegiatan pembekalan tersebut dan meminta Kemendagri untuk memperluas pembekalan tersebut hingga meliputi seluruh provinsi di Indonesia.
"Karena kita ingin memberikan pengetahuan kepada bupati, walikota, sebagai yang terdepan dan tentunya termasuk gubernur agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang benar," tutur Presiden.
Menurut dia, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran.
Presiden mengatakan tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.
"Tetapi kalau sudah kita berikan pembekalan, sudah kita lakukan langkah-langkah bersama untuk pencegahan, masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang langgar hukum dan juga tidak indahkan semuanya, tentu saya tidak bisa melindungi," jelas Presiden.
Pada acara pembukaan pembekalan juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, serta sejumlah bupati/walikota di dua provinsi tersebut.
(D013/A011)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
