"Bahkan menurut pernilaian kami, Pemerintah terkesan hanya melimpahkan tanggung jawab penanganan bencana letusan Gunung Merapi kepada pemerintah daerah," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa malam.
Lebih ironis lagi, katanya, pemerintah pusat tidak mengimbanginya dengan memberi akses dana yang memadai bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya itu.
Aria Bima menunjuk masalahnya antara lain berawal dari adanya pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengumumkan letusan Gunung Merapi memang bukan bencana nasional.
"Karena itu penanganannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat terkesan lepas tangan, karena pelimpahan tanggung jawab tersebut tanpa didukung akses dana yang memadai bagi pemda," ujarnya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Klaten, Boyolali, Solo, dan Sukoharjo ini mengatakan, pemerintah juga telah lalai melakukan mitigasi bencana letusan Gunung Merapi.
"Padahal mitigasi itu adalah segala daya upaya untuk mengurangi potensi risiko akibat terjadinya bencana. Nah, karena Merapi pernah meletus pada tahun 2006, pemerintah mestinya memiliki waktu cukup panjang untuk melakukan mitigasi bencana," ungkapnya.
Namun kenyataannya, menurutnya, tak ada mitigasi bencana dari tahun 2006 hingga tahun 2010, ketika Merapi meletus lagi.
Menyinggung soal pembangunan rumah sementara (shelter) bagi para pengungsi Gunung Merapi, Aria Bima menyatakan, pemerintah tidak perlu menunggu penghitungan secara manual atau langsung ke daerah-daerah rawan Merapi yang masih berstatus awas.
"Perkiraan akan kebutuhan shelter ini, dapat diperoleh dengan memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru saja melakukan sensus penduduk. Pemerintah tinggal melihat data statistik, berapa jumlah rumah di kawasan atau desa-desa yang diketahui terkena awan panas," katanya.
Dari data tersebut, lanjutnya, kemudian dapat dihitung, berapa kira-kira kebutuhan shelter bagi pengungsi yang rumahnya rusak diterjang awan panas, lalu berapa total perkiraan anggaran harus disiapkan.
Dengan memanfaatkan data statistik tersebut, menurutnya, Pemerintah dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi keadaan darurat yang menimpa warga sekitar Merapi.
"Jika pemerintah lamban dalam menangani keadaan darurat, bisa diduga pemerintah cenderung akan memperpanjang masa tanggap darurat. Jadi, perpanjangan masa tanggap darurat justru mengindikasikan pemerintah kurang sigap dalam mengatasi keadaan darurat itu sendiri," kata Aria Bima. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
