"Laporan Greenpeace diduga seringkali menggunakan data tidak akurat. Katanya laporan Greenpeace berdasarkan penelitian, padahal tidak. Mereka hanya melakukan investigasi belaka," ungkap Hidayatullah, di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, di beberapa negara status yayasan Greenpeace telah dibekukan. Hal tersebut dilakukan karena Greenpeace dinilai telah menyimpang dari tujuan awalnya.
"Pemerintah seharusnya sudah bisa membekukan status yayasan Greenpeace di Indonesia. Kalau tidak, patut dicurigai dalam tubuh pemerintah sendiri terdapat oknum-oknum pesanan asing," katanya.
Sementara pengamat politik UI Boni Hargens menilai, cara-cara Greenpeace menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia sejatinya merupakan bagian dari imperialisme kontemporer pihak asing. Pola kerja yang dijalankan Greenpeace boleh jadi memainkan peran sebagai aktor bagi rezim imperialis.
Ironisnya, pemerintahan saat ini cenderung terlalu lembut ketika berhadapan dengan pihak asing seperti Greenpeace. Akibatnya, persepsi publik internasional terhadap Indonesia semakin hari tambah melorot.
Sementara anggota Komisi II DPR, Basuki Purnama, meminta Greenpeace juga menekan perusahaan pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia. DPR, katanya, perlu juga memperhatikan kegiatan LSM asing tersebut di Indonesia.
Staf khusus Presiden bidang lingkungan Agus Purnomo mengatakan, ada ketidakakuratan data pada laporan lembaga swadaya masyarakat "Greenpeace" di Indonesia.
"Ketidakakuratan data tersebut mengenai luas kerusakan hutan yang akan dikonversi untuk industri serta dana internasional perubahan iklim yang diterima Indonesia bakal dikorupsi," kata Agus Purnomo.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
