Legislator dorong perkuliahan tatap muka terbatas di DKI Jakarta

Legislator dorong perkuliahan tatap muka terbatas di DKI Jakarta

Anggota Komisi X DPR Putra Nababan bersama dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Selasa (31/8/2021). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim membuka perkuliahan tatap muka terbatas di DKI Jakarta.

"Ini menjadi keprihatinan kita Mas Menteri. Seharusnya mereka itu adalah para mahasiswa yang sudah divaksinasi dua kali dan mampu jalankan protokol kesehatan dengan lebih baik, dibandingkan siswa SD dan SMP,” ujar Putra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Putra menyatakan dirinya telah bertemu ratusan mahasiswa semester tiga yang sampai hari ini belum pernah merasakan bangku kuliah di kampus.

Baca juga: DPR minta Kemendikbudristek koordinasi dengan Pemda terkait PTM

Baca juga: Peneliti : PTM terbatas harus dilakukan dengan hati-hati


Terkait sekolah tatap muka di DKI Jakarta, Putra menyatakan pihaknya terus memantau pelaksanaan sekolah tatap muka di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA yang dimulai hari Senin (30/8).

Putra mengaku dirinya sudah bertemu dengan ratusan orang tua murid terkait kesiapan, antusiasme dan vaksinasi yang mereka lakukan guna melaksanakan sekolah tatap muka.

Ia menegaskan pihaknya mendukung penuh penambahan anggaran di sektor pendidikan, terutama beasiswa yang terkait langsung dengan siswa didik dan mahasiswa di daerah 3 T (terluar, terpencil dan tertinggal), serta program peningkatan kualitas pendidikan.

"Sebab faktanya masih ada kekurangan 200.000 orang yang membutuhkan program KIP Kuliah dengan anggaran Rp1,2 triliun," ujar Putra.

Menanggapi persoalan sekolah dan kuliah tatap muka, Nadiem mengakui selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) bauran masih ada, sehingga ada beberapa program yang masuk tahun anggaran 2022, salah satunya program Kampus Mengajar.

Program itu masuk dalam Program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat. Hal itu, salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi.

Baca juga: Legislator: PTM terbatas solusi atasi darurat pendidikan

Baca juga: 65 sekolah di Jakarta Utara laksanakan PTM terbatas mulai Senin besok


"Asesmen Nasional, juga bagian dari upaya untuk mengetahui siapa yang paling ketinggalan. Jadi, anggaran di situ untuk memastikan mana sekolah yang paling ketinggalan," kata Nadiem.

Untuk PTM terbatas sudah dimasukkan dalam berbagai butir pendanaan yang sudah ada. Berbagai direktorat turut bergotong-royong di situ, termasuk dalam melakukan penyederhanaan kurikulum.

“Tanpa penyederhanaan kurikulum, literasi dan numerasi kita tak akan terkejar,” terang Nadiem.

Pewarta: Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Miskonsepsi isu klaster Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Pontianak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar