Kami tidak membubarkan majelis rendah di situasi saat iniTokyo (ANTARA) - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan kepada awak media pada Rabu bahwa pihaknya tidak berencana untuk membubarkan majelis rendah di negara tersebut karena peliknya situasi pandemi.
Media lokal melaporkan pekan ini bahwa PM Suga berniat untuk membubarkan majelis rendah pertengahan September mendatang setelah perombakan kabinet dan eksekutif partai pekan depan.
Menurut laporan, perdana menteri juga mempertimbangkan untuk menggelar pemilihan umum pada 17 Oktober 2021.
Bantahan Suga atas laporan-laporan tersebut muncul setelah beberapa hari negosiasi alot dan perubahan mendadak yang melibatkannya dan sejumlah politisi paling kuat di kubu penguasa setelah PM yang tidak populer itu bermanuver untuk tetap berada di posisi teratas.
Baca juga: PM Jepang, petinggi partai penguasa bahas bursa pemilihan ketua
“Kami tidak membubarkan majelis rendah di situasi saat ini,” katanya berbicara terkait parahnya pandemi COVID-19.
Ketika ditanya apakah itu berarti dia akan membiarkan anggota majelis rendah parlemen menjalani masa jabatan penuh mereka, yang berakhir 21 Oktober, Suga menghindari jawaban langsung.
“Tidak ada rencana untuk menunda pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) dan kami akan bekerja di sekitar tanggal yang tersedia untuk pemilihan umum,” katanya.
Pemilihan kepemimpinan LDP dijadwalkan akan diselenggarakan pada 29 September 2021.
Pada Selasa, media mengatakan Suga berencana mencopot koalisi partai lama dan Sekretaris Jenderal LDP Toshihiro Nikai dari jabatannya.
Baca juga: Insiden pidato Hiroshima, PM Jepang Suga minta maaf
Nikai memberikan dukungannya kepada Suga dan membantunya memenangkan posisi teratas dalam kekacauan untuk menggantikan mantan perdana menteri Shinzo Abe September lalu.
Namun, sejumlah anggota parlemen telah menyuarakan kegelisahannya lewat kekuasaan yang dipegang Nikai yang berusia 82 tahun itu, pemegang jabatan sejak Agustus 2016, terlama sepanjang sejarah partai.
Peringkat dukungan Suga berada di rekor terendah karena ia dinilai gagal memanfaatkan Olimpiade di tengah gelombang baru infeksi COVID-19.
Pemerintah Jepang telah mengumumkan keadaan darurat keempat di sebagian besar wilayahnya.
LDP dan sekutunya diperkirakan tidak akan kehilangan mayoritas koalisi mereka di majelis rendah yang kuat dalam pemilihan umum berikutnya, tetapi perkiraan menunjukkan bahwa partai tersebut dapat kehilangan mayoritas, hasil yang akan melemahkan pemimpin LDP.
Sumber: Reuters
Baca juga: Kandidat PM Jepang Kishida serukan paket stimulus besar
Penerjemah: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2021
