Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat memanfaatkan fitur “Usul” dan “Sanggah” pada aplikasi "Cek Bansos," yang dapat membantu mengatasi persoalan data bantuan sosial (bansos).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos RI Hasim menyatakan fitur “Usul” dan “Sanggah” sebagai terobosan dari permasalahan data, seperti pada orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

"Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Hasim di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pemprov Sumsel salurkan bansos beras ke komunitas sepak bola

Penambahan fitur tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. “Dengan fitur tersebut, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” kata dia.

Aktivasi fitur “usul” dan “sanggah” juga merupakan implementasi UU No. 13/2011 itu sendiri. Pada Pasal 9 (1) disebutkan bahwa fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri.

Baca juga: Mensos: Bansos bisa diteruskan ke ahli waris

Sebagai mandat dari UU, maka partisipasi masyarakat harus difasilitasi pemerintah dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyarakat kurang mampu.

“Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” kata Hasim.

Baca juga: Difabel Banda Aceh terima bantuan peralatan coffee shop dari Kemensos

Penambahan fitur merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program tiga tahap perbaikan.

Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan tiga pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan,” kata Hasim.

Baca juga: Mensos: Tuntaskan bansos belum tersalurkan di wilayah Semarang

Yang kedua adalah inklusifitas. Hasim menjelaskan dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan.

Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi "Cek Bansos" dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran.

Baca juga: BSI dan Kemensos percepat penyaluran bansos Aceh

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021