"Sepanjang tahun ini kita melihat merosotnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan Hukum dan HAM di Indonesia," papar Nurkholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta, dalam laporan yang dipresentasikan di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu.
Dalam laporan yang menjadi catatan akhir tahun 2010 LBH Jakarta itu, disingkapkan bahwa jumlah pengaduan kepada LBH selama 2010 adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan jumlah aduan sebanyak 1.150 aduan dan jumlah korban terbantu mencapai 146.478 orang.
Dari ribuan kasus itu, mayoritas permasalahan datang dari bidang sosial politik, khususnya dalam masalah kebebasan azasi untuk berserikat dan berkumpul dan sistem peradilan yang tidak adil.
Sementara itu profil masyarakat yang masih mengalami ketidakadilan terutama datang dari kelompok buruh, disusul wiraswasta, ibu rumah tangga, dan pengangguran. Kebanyakan pengadu datang dari daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Melihat kondisi itu LBH Jakartsa mendesak pemerintah untuk kembali memegang teguh prinsip 'equality before the law'.
"Kami memandang perlunya pemerintah untuk kembali menunjukkan untuk memimpin proses penegakan hukum dan HAM tanpa pandang bulu," tegas Hidayat.
"Sebagaimana mandatnya, pemerintah harus mengabdi kepada seluruh warga negara bukan hanya melayani fraksi-fraksi yang membentuk koalisi pemerintahan semata," ia menambahkan.
Dalam kesempatan itu LBH Jakarta juga memberikan penghargaan LBH Award kepada Yasman Hadi, salah seorang klien LBH Jakarta yang berjuang bersama melawan ketidakadilan yang diterimanya di lingkungan kerjanya.
Yasman Hadi adalah seorang anggota Dewan Pengawas di Perum Perumnas yang dipecat karena melaporkan skandal korupsi di tempatnya bekerja.
(Ber/A038/BRT)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
