"Sampai sekarang kami di DPR sendiri masih simpang siur dan belum satu bahasa, apakah pembentukan Satgas PMH yang terkesan menggerogoti kewenangan dari aparat hukum lainnya, Kejaksaan, Kepolisian dan seterusnya termasuk KPK, itu perlu tetap diteruskan atau tidak," ujar Priyo kepada pers sesaat setiba di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Hanya saja, Priyo menambahkan, memang partainya (Golkar) meminta agar Satgas PHM itu lebih ditertibkan lagi, baik kewenangan maupun berbagai aspek lainnya.
"Itu karena semua sekarang ini sudah diplot (ditentukan, red) kewenangan-kewenangan aparat hukum itu, tampaknya kita senang membikin lembaga-lembaga baru yang justru terkesan menihilkan atau tidak mempercayai aparat hukum yang ada," ujar politisi Partai Golkar itu.
Namun demikian, katanya lagi, sejauh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih merasa perlu tetap mempertahankan keberadaan Satgas PMH itu, maka DPR juga akan mempersilahkan saja.
Tidak profesional
Lebih lanjut Priyo menjelaskan tidak profesionalnya Satgas PMH itu diantaranya adalah dalam peristiwa Gayus Tambunan di Bali yang dinilai terlalu dipolitisasi dan dikait-kaitkan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
"Dan ternyata semua omong kosong, itu lebih karena berita yang bersifat sensasional dan fitnah. Itu tidak boleh diulang lagi. Kalau diulangi lagi, kami (PG) tidak akan terima dan kami juga akan lakukan langkah-langkah yang terukur untuk mengingatkan atau menegur bahwa hal semacam itu tidak baik," ujarnya.
Ditegaskannya pula bahwa dirinya sangat berharap pada 2011 ini, model-model kinerja yang kurang terpuji semacam itu bisa dihindari sehingga upaya mengabdi kepada masyarakat untuk kesejahteraan bangsa tidak dibumbui intrik-intrik.
Partai Golkar menilai tahun 2010 sudah terlalu banyak intrik yang semata hanya mengejar sensasi. Karena itu, pada tahun 2011, partai berlambang beringin itu menginginkan suasana yang lebih elegan dan ketika berbeda pendapat dikemukakan secara elegan dan terpuji.
Termasuk dalam aspek hukum, Golkar merasakan bahwa apa yang telah dilakukan aparat penegak hukum sudah cukup bagus tapi kurang maksimal.
Mengenai evaluasi tahun 2010, ia menjelaskan bahwa tahun lalu Golkar, khususnya Ketua Umum Aburizal Bakrie, merasa mendapatkan perlakuan yang kurang terpuji dari pihak-pihak lain dimana Ical seakan-akan dicitrakan sedemikian buruknya.
"Lama-lama kami merasa ini tidak fair. Dikritik boleh dan untuk titik tertentu kami terima karena ada hal yang kami merasa memang harus memperbaiki. Tapi kalau sudah terlalu intrik dan sensasional semacam itu, ya tentunya harus kita hindari," ujarnya.
(D011/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
