Syarief Hasan, yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), usai rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa popularitas yang turun naik adalah hal yang biasa dari pemerintah yang terus bekerja dan mengelola berbagai isu, serta persoalan.
"Itu konsekuensi dari visi bekerja dan bekerja. Pilihan siapa partai yang mereka pilih tentu ada respon positif dari masyarakat. Yang penting kita belum cukup, apa yang kita miliki harus lebih bagus. Turun rating hal biasa saja. Ada up and down kita akan sikapi semua," tuturnya.
Syarief menduga, turunnya popularitas Presiden Yudhoyono berdasarkan hasil survei terbaru LSI itu akibat begitu banyak isu yang harus ditangani oleh pemerintah, seperti misalnya perubahan iklim dunia yang akhirnya berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Indonesia.
Meski demikian, ia masih meyakini bahwa masyarakat tetap akan menentukan pilihan terbaik pada Pemilu 2014.
"Karena kita belum memikirkan 2014, kita pikirkan bagaimana agar program pemerintah ini bisa kita jalankan dengan bagus," ujarnya.
Syarief Hasan menolak mengomentari wacana majunya Ani Yudhoyono sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dari Partai Demokrat.
"Tidak ada Bu Ani. Sikap Demokrat belum pernah dan tak akan membicarakan masalah suksesi sampai tiba saatnya. Masih lama," demikian Syarief.
Berdasarkan survei LSI, terjadi tren penurunan tingkat kepuasan publik pada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada survei terakhir Desember 2010, tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY mencapai 63 persen, turun jauh dibandingkan pada masa awal SBY terpilih yakni sebesar 85 persen di bulan Juli 2009.
Penurunan ini terjadi karena pemerintah dinilai gagal mengatasi masalah ekonomi seperti harga kebutuhan yang tinggi, pengangguran, dan kemiskinan serta masih kurangnya upaya pemberantasan korupsi.
Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan bahwa survei LSI merupakan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah sehingga merupakan hal yang wajar apabila terjadi fluktuasi dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
"Perubahan ini tentu saja dalam batasan yang normal, belum ekstrem. Saya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut karena harus dipelajari dulu," ujarnya.
(T.D013*G003/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
