DPR ingin pemerintah bimbing BUMDes dalam hal konsolidasi aset

DPR ingin pemerintah bimbing BUMDes dalam hal konsolidasi aset

Sekjen PPP Arwani Thomafi (ANTARA/HO-PPP)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa,
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi menginginkan pemerintah dapat membimbing badan usaha milik desa (BUMDes) dalam hal konsolidasi aset yang dimiliki badan usaha tersebut sebagai upaya memperkuat kemandirian dan pengembangan ekonomi desa.

Arwani dalam rilis di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa Komisi V DPR RI memberikan catatan yang perlu diperhatikan yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) didorong untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan BUMDes, terutama untuk mengonsolidasikan aset BUMDes.

"Juga meningkatkan pengawasan, mendukung penguatan manajemen dan kelembagaan BUMDes melalui dukungan teknis, fasilitasi permodalan dan jaringan kerja sama dengan pihak terkait," ujar Arwani.

Baca juga: Kemendes PDTT digitalisasi BUMDes percepat pemulihan ekonomi nasional

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas inisiasi dan pendamping Kementerian Desa PDTT, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam upaya memajukan BUMDes.

Selain itu, ujar dia, BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta tidak semata berpatokan kepada laba, namun harus memiliki manfaat sosial.

"Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa," katanya.

Baca juga: Anggota DPR minta BUMDes dilibatkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Kemendes PDTT dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru terutama melalui program padat karya, serta mendorong berbagai potensi di desa yang dapat dioptimalkan sehingga dapat menjadi PAD desa.

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan digitalisasi BUMDes dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi desa.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid dalam webinar yang bertajuk "Mengorbitkan UMKM dan Desa Go Digital" di Jakarta, Rabu (22/9), mengatakan saat ini terdapat sekitar 42 ribu BUMDes segera didigitalisasi untuk menjadi bagian dari proses percepatan pemulihan ekonomi.

"Percepatan pemulihan ekonomi dilakukan apabila BUM Desa ini masuk pada landscape dan ekosistem digital," ujarnya.

Ia mengatakan, era digitalisasi merupakan tantangan yang dihadapi BUMDes, sebagai penggerak ekonomi skala desa.

Menurutnya, digitalisasi harus mewarnai setiap tahapan perekonomian di desa, mulai penyiapan input, produksi hingga pemasaran.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wabup Pandeglang harap bantuan Kemenhub jadikan bumdes mandiri

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar