Deputi Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, Parikesit Suprapto, saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan, rencana tersebut bertujuan agar sejumlah BUMN dapat menyerap obligasi negara yang jatuh akibat hantaman krisis dan pembalikan arus modal.
Menurut dia, BUMN yang direncanakan tersebut terdiri atas berbagai BUMN yang memiliki keuangan cukup seperti BUMN yang terlibat dalam bidang perbankan, asuransi serta investasi .
"Kalau perbankan itu ada empat bank, asuransi tujuh, lalu ada Jamkrindo dan kliring berjangka. Sedangkan untuk BUMN sekuritas hanya sebagai arranger saja," ujarnya.
Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, menegaskan bahwa pertemuan dengan deputi BUMN hari ini, merupakan kelanjutan kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN beberapa waktu lalu.
Pertemuan ini membahas mengenai dari rencana tersebut dan agar pemerintah siap apabila sewaktu-waktu terjadi krisis. "Kita memiliki Crisis Management Protocol yang nantinya akan berfungsi untuk memberikan sinyal buat BUMN untuk mulai masuk membeli surat-surat utang tersebut," ujarnya.
Menurut dia, pemilihan BUMN untuk menyerap obligasi negara ini dapat memberikan dua keuntungan yaitu sebagai alternatif investasi sekaligus membantu pemerintah menjaga stabilitas harga surat utang negara.
Rahmat menambahkan, pelaksanaan pembelian oleh BUMN baru bisa dilakukan ketika harga Surat Berharga Negara sudah mencapai batas bawah.
"Penentuannya benar-benar berdasarkan harga dengan operasi pasar terbuka. Kami yang ada di kemenkeu yang akan menentukan apakah krisis sudah terjadi dan BUMN masuk," ujarnya.
Ia mengatakan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan instansi lain, apabila kondisi krisis terjadi, dapat berlangsung cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. "Harus cepat, kurang dari 24 jam," ujarnya.
Rahmat belum memastikan berapa anggaran yang disiapkan oleh BUMN, namun dengan demikian pemerintah sudah memastikan menggunakan format pertama dari dua format yang disiapkan untuk BSF. Sedangkan format lainnya berupa pembentukan lembaga yang tetap, seperti infrastruktur fund.
"Namun, format ini membutuhkan waktu yang lebih lama dengan dana yang juga tak sedikit," ujarnya.
(T.S034/S004/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
