"Apa yang terjadi di suatu daerah penting bagi inflasi nasional," kata Darmin Nasution.Pontianak (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, mengatakan bahwa BI di daerah harus membantu peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
"Sejak otonomi daerah, peran berbagai instansi untuk menjaga inflasi tidak terlalu banyak, untuk itu meski Bank Indonesia (BI) berada di luar eksekutif BI, harus mengambil inisiatif mengisi kekosongan itu," kata Darmin saat meresmikan Gedung Kantor BI Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Menurut Darmin, karena bukan bagian dari pemerintah, BI daerah akan lebih banyak menjadi fasilitator untuk mempertemukan perbankan dengan dunia usaha, melakukan koordinasi, penelitian dan dialog untuk mengendalikan inflasi di daerah.
"Ini penting, sebab inflasi adalah gabungan dari inflasi di seluruh daerah di Indonesia. Apa yang terjadi di suatu daerah penting bagi inflasi nasional," katanya.
Dijelaskannya, inflasi nasional tidak bisa hanya dikendalikan melalui pengelolaan likuiditas saja, karena persoalan suplai barang kebutuhan masyarakat ternyata menyumbang porsi yang lebih besar.
Kalimantan Barat, katanya, dengan geografis yang tidak terlalu jauh dari Pulau Jawa memiliki peran yang strategis untuk menekan laju inflasi yang bersumber dari volatilitas harga bahan makanan.
"Selain sayuran dan buah-buahan, penting juga bagi Kalimantan Barat untuk memproduksi aneka bumbu mengingat jarak yang menguntungkan dari Jawa," katanya.
Dijelaskannya, tekanan inflasi dari kenaikan harga bahan pangan dan aneka bumbu sudah mulai terlihat sejak tujuh tahun terakhir dan tidak pernah kembali ke harga semula.
"Ini berita baik bagi petani, tetapi kalau harga meningkat terlalu jauh itu tidak menguntungkan secara nasional," katanya.
Inflasi di kota Pontianak pada 2010 tercatat sebesar 8,52 persen atau lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 6,96 persen, sementara inflasi Pontianak pada 2009 sebesar 4,91 persen.
Dalam kesempatan itu, Darmin melantik pejabat baru Pimpinan BI Pontianak, Hilman Tisnawan menggantikan pejabat lama, Samasta Pradhana.
***2***
(T.D012/B/A039/A039) 26-01-2011 11:21:05
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
