"Ada indikasi dengan pencabutan itu, Partai Demokrat secara sadar dan sengaja sedang berupaya mengaburkan usaha DPR untuk membongkar mafia pajak yang selama ini merugikan penerimaan keuangan negara ratusan triliun," kata anggota komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, kamis.
Sebelumnya tujuh orang anggota F-PD telah menandatangani usulan pengajuan Hak Angket Pajak. Namun akhirnya mereka mencabut dukungan tersebut. F-PD menilai, untuk mengunggap soal mafia pajak cukup dilakukan dengan pansus pajak.
Namun, tambah Bambang, mundurnya Demokrat dari pengusul pansus Hak Angket yang mereka buat sendiri, tidak akan menyurutkan langkah untuk membongkar jaringan mafia pajak dan praktik kolutif di direktorat jenderal pajak dan kementerian keuangan.
"Kami tetap jalan terus. Penggalangan tanda tangan dari anggota DPR terus meningkat dan cukup memenuhi ketentuan untuk dibawa ke Bamus dan Paripurna," kata Bambang.
Menurut Bambang jika hak angket mafia pajak DPR berjalan, bisa dipastikan praktik-praktik kotor di sektor penerimaan negara yang selama ini menjadi masalah akan terungkap dan terbongkar.
"Saya menduga, justru sekarang mereka (Demokrat) baru menyadari bahwa mafia pajak sesungguhnya ada di sekitar mereka," kata Bambang.
Menurut Bambang yang namanya mafia di manapun di seluruh dunia pasti lengket dengan kekuasaan atau pengusaha plus penegak hukum.
"Sekarang persoalan menjadi jelas, siapa sesungguhnya yang berupaya melindungi mafia pajak," kata Bambang.
Bambang menilai Demokrat sekarang berkilah, merasa dikerjai.
"Bagaimana bisa dikatakan dikerjai?. Dikerjai oleh siapa?. Wong, seluruh konsep dan inisiatornya mereka yang membuat. Itu hanya alasan akal-akalan saja," kata Bambang.
Menurut Bambang yang benar adalah Demokrat sesungguhnya tidak serius alias gertak sambal. Begitu fraksi yang lain setuju, mereka justru kebingungan sendiri.
"Mereka lalu beralasan takut dibelokan untuk membukarkan satgas PMH. Lho, apanya dibelokan?. Jalan juga belum," katanya.
Bambang menjelaskan dalam proposal usulan yang mereka buat sendiri tidak ada menyinggung satgas.
"Lagi pula apa hubungannya dengan Satgas. Kita bicara mafia pajak. Bukan mafia hukum. Apalagi satgas. Sebaiknya kalau cari alasan yang masuk akal," kata Bambang. (*)
(J004/D011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
