Demokrat sama sekali tidak takut. Siapa yang menjadi mafia, siapa yang bersalah bongkar saja ...Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, hak angket yang dilakukan oleh DPR dinilai tidak tepat untuk mengungkap kasus mafia pajak, sehingga Demokrat menarik dukungan dari pembentukan panitia khusus hak angket.
"Lebih baik persoalan mafia pajak diserahkan kepada aparat penegak hukum. Para penegak hukum ini harus didorong agar bekerja secara maksimal dan kasus mafia pajak bisa dituntaskan," kata Anas di sela-sela acara diskusi hukum dan politik DPP Demokrat, di Jakarta, Senin.
Anas menjelaskan, hak angket adalah peristiwa politik yang konteksnya menyelidiki kebijakan pemerintah.
"Kalau terkait mafia pajak, kebijakan apa yang mau diselidiki. Lebih tepat urusan mafia pajak diserahkan ke aparat penegak hukum," tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai meneliti kasus mafia pajak ini, sehingga hal terbaik yang harus dilakukan adalah mendorong KPK.
"Partai harus mendukung KPK. DPR harus dukung juga agar KPK bekerja maksimal. Dengan begitu, jalurnya betul-betul jalur hukum," ucapnya.
Menurut dia, Demokrat tidak takut bila hak angket tetap berjalan untuk mengungkap kasus mafia pajak.
"Demokrat sama sekali tidak takut. Siapa yang menjadi mafia, siapa yang bersalah bongkar saja. siapa yang bersalah harus diproses hukum," katanya.
Ia mengatakan, pansus hak angket lebih cenderung ke arah politik, sehingga akan menjadi panggung politik dan bukan penuntasan kasus hukumnya.
"Tujuannya tidak akan tercapai dan efektifitas juga tidak bisa dipenuhi karena menari-nari dalam politik," ucap Anas.***1***
(T.S037/B/D011/B/D011) 07-02-2011 16:00:56
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
