"Namun, usulan hak angket mafia pajak itu belum akan dibahas pada rapat paripurna DPR pekan depan, karena baru akan dibacakan oleh pimpinan dewan," kata Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Priyo menjelaskan, berdasarkan tata tertib dan kode etik DPR RI, setelah usulan hak angket tersebut dinilai memenuhi persyaratan awal yakni didukung oleh minimal 25 anggota maka akan disampaikan oleh pimpinan DPR RI pada rapat Badan Musyawarah.
Menurut dia, pimpinan DPR RI pada Rabu (4/2), sudah memutuskan bahwa usulan hak angket mafia pajak memenuhi persyaratan dan akan disampaikan pada rapat Badan Musyawarah, pada Kamis (10/2).
"Di Badan Musyawarah akan dijadwalkan untuk dibacakan pada rapat paripurna berikutnya, yakni Rabu (16/2)," kata dia.
Setelah dibacakan pada rapat paripurna DPR RI, menurut dia, usulan hak angket mafia pajak itu akan disampaikan kembali pada rapat Badan Musyawarah untuk dijadwalkan dibahas pada rapat paripurna berikutnya.
Menurut dia, berdasarkan tata tertib dan kode etik DPR RI, Badan Musyawarah hanya menjadwalkan tidak boleh menolak, tapi penjadwalan tersebut tergantung pada keputusan rapat Badan Musyawarah.
"Kalau Badan Musyawarah mau nakal, bisa saja dijadwalkan pada 2015. Ini sekadar perumpamaan, bukan yang sebenarnya," kata dia.
Ketua DPP Partai Golkar ini, memperkirakan, dari hasil penjadwalan pada rapat paripurna maka akan dibahas pada rapat paripurna DPR RI berikutnya.
Pada pembahasan di rapat paripurna DPR RI, menurut dia, akan berjalan alot karena akan terjadi saling interupsi untuk menyampaikan argumentasi masing-masing.
Apalagi, kata dia, usulan hak angket mafia pajak tersebut hanya didukung oleh anggota DPR RI dari delapan fraksi, minus anggota dari Fraksi Partai Demokrat.
Sampai asaat ini sudah sebanyak 114 anggota yang menandatangani, termasuk tiga pimpinan DPR yakni Priyo Budi Santoso (FPG), Pramono Anung (FPDIP), dan Anis Matta (FPKS).
(R024)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
