Hasil pertanian segala bidang minim atau bahkan luput dari pemberitaan, sementara kerusuhan atau hal-hal yang negatif mendapat porsi pemberitaan besar dan terkadang diulang-ulang penayangannya maupun ulasannya, katanya di Kupang, Selasa.
Kebebasan pers "ok", tetapi harus bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab kepada siapa, kata Menkominfo pada Konvensi Media Massa serangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menuturkan bahwa pers harus logis dalam pemberitaan dan jangan sekadar provokasi, selain itu jangan dilakukan hanya untuk mengejar rating. Pers mempunyai tanggung jawab sosial, mencerdaskan masyarakat dan pers juga harus memiliki moral.
"Kami rindu berita investigasi yang mendalam, mana khasanah budaya kita. Itu semua jangan dilupakan oleh kalangan pers," ucapnya mengkritik.
Dalam kesempatan ini, Tifatul juga menyayangkan masih ada media sosial seperti "facebook" dan "twitter" yang digunakan tidak semestinya, untuk caci-maki atau fitnah dan sebar kebohongan dengan menyembunyikan akunnya.
Pimpinan redaksi detikcom, Budiono Darsono, mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong partisipasi masyarakat, sehingga kini masyarakat mendapat beragam informasi tanpa melalui media atau pers (formal), namun media sosial.
"Dalam hal informasi ada kolaborasi tiga layar, yaitu TV, HP dan komputer. Namun, tetap saja media tradisional (pers) masih tetap menjadi acuan (rujukan), karena media sosial kredibilitasnya masih diragukan," katanya.
Selain itu, tambahnya, informasi berkembang dari media sosial akan menjadi bahan dan dikembangkan bila diaktualisasikan oleh media tradisional, ujarnya.
Karena itu, dalam hal media sosial ia lebih cenderung mengembangkan dan menguatkan "citizen junalism", sehingga masyarakat diberi pemahaman dan pengetahuan tentang pers secara benar dan mendalam serta bertanggung jawab.
"Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan informasi," katanya, menambahkan.
Sedangkan Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengemukakan bahwa pers di era kebebasan sekarang ini sudah berada di jalan yang benar (on teh track), namun masih perlu ada perbaikan dimana-mana.
Kebebasan sekarang ini baru dilihat pada demokrasi kekuasaan, dan fenomena politik. Padahal, demokrasi sudah menjadi masalah sosial ekonomi.
"Demokrasi semestinya kita lihat sebagai konsep kesejahteraan, bukan hanya kekuasaan. Misi sosialnya membangun kesejahteraan umum," ujarnya, menegaskan.(*)
(T. C004/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
