"Kita meminta pihak PT. Pertamina untuk terus mendistribusikan bahan bakar minyak pasca tsunami yang melanda Mentawai," kata Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori, di Mentawai, Minggu (13/2).
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mentawai, sehubungan mulai langkahnya bahan bakar minyak jenis Premium di beberapa kecamatan di Mentawai, Minggu (13/2).
Menurutnya, akibat kelangkan BBM terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, alat transportasi menjadi tersendat.
"Juga berdampak dalam pembangunan Rumah Hunian Sementara (Huntara) bagi korban tsunami," katanya.
Dia menambahkan, pihak kepolisian hendaknya juga dapat memberikan izin setiap kapal yang membawa bahan bakar minyak ke Mentawai.
"Kebutuhan bahan bakar minyak baik solar maupun premium meningkat di Mentawai sejak dilanda tsunami hingga masa rehab rekon," katanya.
Saat ini, lanjut Hendri Dori, sedang dilakukan pembangunan Huntara bagi korban tsunami di daerah Pagai Selatan, Pagai Utara, membutuhkan sekali bahan bakar dalam pembangunan tersebut.
"Pemerintah menargetkan pembangunan Huntara selesai dalam dua bulan, namun jika bahan bakar tidak ada tentunya pembangunan Huntara ini tersendat," kata Hendri Dori.
Terkait ada kelangkaan bahan bakar jenis premium yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, wartawan menghubungi Suroto Humas PT. Pertamina Sumbar, namun tidak ada jawaban dari Humas tersebut
Tempat terpisah, Dir.Pol Air. Polda Sumbar, AKBP. Mukhrizu, mengatakan pihaknya akan memeriksa surat-surat setiap kapal membawa kapal ketika berada di perairan Sumbar.
"Namun jika surat tidak lengkap, terpaksa kita melakukan penahanan terhadap kapal membawa bahan bakar," katanya.
Dia menambahkan, hal ini terjadi beberapa hari yang lalu dimana, ada kapal membawa BBM ke Mentawai suratnya tidak lengkap ketika diperiksa petugas.
"Kita meminta kapal baik penumpang maupun kapal membawa BBM melengkapi surat-surat dalam pelayaran, sesuai dengan aturan pelayaran yang telah ditetapkan," katanya.(*)
(KR-AH/F001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
