Beberapa kelompok buruh di pelabuhan utama di Triste mengancam untuk menutup operasi sebagai protes terhadap aturan tersebut.
Di lokasi itu, situasi tampak tenang. Sejumlah pekerja berunjuk rasa, tetapi yang lainnya tetap diperbolehkan untuk bekerja seperti biasa.
"Kartu Hijau itu hal yang buruk. Itu adalah diskriminasi di bawah hukum. Tidak lebih dari itu. Itu bukanlah peraturan kesehatan, melainkan hanya gerakan politik untuk menciptakan perpecahan di antara masyarakat,” kata Fabio Bocin, pekerja pelabuhan berusia 59 tahun di Triste.
Di Roma, polisi dengan perlengkapan antihuru-hara berdiri di depan sekelompok kecil orang-orang yang berunjuk rasa dengan meneriakkan "Tolak Kartu Hijau."
Kabinet Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyetujui aturan tersebut pada pertengahan September.
Aturan mulai diwajibkan sejak 15 Oktober 2021 bagi seluruh pekerja, baik untuk menunjukkan bukti vaksinasi, hasil negatif tes COVID-19, ataupun baru pulih dari infeksi.
Kartu tersebut dianggap sebagai aturan anti-COVID-19 terketat di dunia.
Baca juga: Italia perluas penggunaan Kartu Hijau COVID-19
Sebanyak 15 persen pekerja sektor swasta dan delapan persen sektor publik tidak memiliki Kartu Hijau, menurut data internal perkiraan pemerintah yang dilihat oleh Reuters.
Di bawah aturan baru yang berlaku efektif hingga akhir tahun, mereka yang tidak memiliki Kartu Hijau akan diskors tanpa bayaran dan didenda hingga 1.500 euro atau setara dengan Rp24,5 juta apabila mereka nekat bekerja tanpa mengindahkan aturan tersebut.
Pemerintah Italia berharap langkah yang mewajibkan kartu kesehatan tersebut dapat meyakinkan warganya yang belum divaksin untuk berubah pikiran.
Lebih dari 80 persen penduduk yang berusia di atas 12 tahun sudah divaksinasi lengkap dan tingkat infeksi COVID-19 di Italia rendah.
Partai kanan Italia, League dan Brothers, dan beberapa serikat pekerja mengatakan untuk menanggulangi risiko kekurangan staf, masa berlaku tes COVID-19 harus diperpanjang dari 48 hingga 72 jam dan harus gratis bagi pekerja yang belum divaksinasi.
Namun, pemerintah sejauh ini menolak usulan tersebut. Partai Demokrat kiri-tengah, yang merupakan bagian dari koalisi berkuasa Draghi, menilai menggratiskan tes usap akan setara dengan amnesti bagi para penghindar pajak.
Sumber: Reuters
Baca juga: Polisi Italia tangkap pejabat partai sayap kanan setelah protes vaksin
Baca juga: Italia mulai berikan vaksin ketiga COVID-19
Betapa profesionalnya para anjing penjaga pantai di Italia
Penerjemah: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
