Yuddy didampingi Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (FOSAD) Faisal Riza Rahmat, mengemukakan hal itu di Jakarta, Kamis, disela-sela Pertemuan Para Pemimpin Informal (ILG -Informal Leaders Gathering).
Menurut mantan anggota DPR itu, sejumlah persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah harus segera diperbaiki, kalau tidak diperbaiki dikhawatirkan akan dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat memicu ketidakharmonisan hubungan pemerintah dengan masyarakat.
"Persepsi negatif antara lain pertama bahwa pemerintah terlalu asyik dengan agendanya sendiri, terlihat kekurangperhatian terhadap permalahan di masyarakat, seperti jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang terus bertambah, ancaman ketersedian menipisnya bahan pangan, energi dan daya saing nasional yang rendah dibanding negara lain," kata Yuddy.
Kedua bahwa persepsi negatif atas pemerintah yang dinilai terlalu egois, yaitu ditandai tidak bersedia menerima kritik dari masyarakat, bahkan terkesan kelompk masyarakat yang mengkritih dianggap memusuhinya; ketiga persepsi negatif bahwa pemerintah belum bertindak secara logis, ditandai adanya berbagai kasus kekerasan yang dilakukan olek kelompok tertentu tidak ditindak secara tegas sesui hukum yang berlaku.
Selanjutnya, kata Yuddy, keempat bahwa persepsi negatif bahwa pemerintah dinilai lamban dan tidak merespon secara cepat terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat luas; kelima bahwa persepsi negatif adanya sikap diskriminatif (tebang pilih) khususnya dalam penegakan hukum yang ditandai mereka yang berkecukupan mendapat pelayanan hukum yang cepat.
Oleh karena itu, kata Yuddy, selain memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, maka untuk menghilangkan lima persepsi negatif itu, kepala pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten/kota diharapkan meningkatkan komunikasi dengan tokoh informal masyarakat yang komunikasinya diharapkan tidak hanya bersifat struktural tetapi juga dilakukan secara informal.
Sementara itu, Ketua Umum FOSAD Faisal Riza Rahmat mengaharapkan, agar pemerintah dan masyarakat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk permasalahan sosial maupun perbedaan menyangkut isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Faisal menegaskan, pertemuan informal sejumlah tokoh masyarakat tersebut bukan dimaksudkan untuk melawan atau menjatuhkan pemerintahan Indonesia yang sah, tetapi memberikan masukan bahan pemikiran agar pemerintah mampu menyelesaikan permasalahannya secara efektif dan efisien sesuai kaidah Pancasila dan UUD 1945 serta UU yang berlaku.
Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan informal tersebut, seperti mantan Gubernur Jatim H Basofi Sudirman, mantan anggota DPR dan pakar hukum Prof Dr Dimyati Hartono, dan mantan anggota DPR Yasril Ananta Baharuddin.(*)
(R009/K004)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
