"Enam masalah ini masih ada hingga saat ini, tapi peringkatnya berubah," katanya di Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, sekitar enam hingga tujuh tahun lalu investor di Indonesia dihadapkan pada enam masalah, yaitu masalah ketidakpastian hukum atau korupsi, otonomi daerah di mana pemerintah daerah memberlakukan peraturan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat, infrastruktur yang tidak memadai, masalah perburuhan, masalah perpajakan, dan masalah terkait dengan kepabeanan dan cukai.
Menurut dia, urutan masalah yang dihadapi saat ini berubah di mana keterbatasan infrastruktur menjadi masalah utama yang dihadapi oleh investor.
"Ini merupakan dampak dari kebijakan yang mengedepankan keseimbangan APBN sehingga penyediaan infrastruktur kurang mendapat perhatian sehingga infrastruktur yang ada memburuk," katanya.
Fauzi menyebutkan, masalah keterbatasan infrastruktur saat ini semakin jelas dan berkembang menjadi masalah lain seperti masalah pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai.
"Sekarang pembebasan lahan adalah kendala utama penyediaan infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan udara, dan lainnya. Masyarakat yang tidak memiliki hak hukum harus diberi kompensasi," katanya.
Menurut dia, masalah pembebasan lahan dan penjaminan infrastruktur adalah masalah yang berbeda. Investor akan minta jaminan kalau misalnya ada kejadian yang membuat pendapatan investor turun tajam, tidak akan ada nasionalisasi, dan jaminan tarif tidak diturunkan sepihak.
"Yang paling diinginkan adalah jaminan penuh. Tapi itu tidak mungkin, yang mungkin akan memilah yang bisa diberikan apa aja," katanya.
Fauzi Ichsan juga menyebutkan bahwa kemampuan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah daerah hingga saat ini hasilnya sangat buruk.
"Tugas pembangunan proyek lebih banyak oleh Kementerian Pekerjaan Umum karena kabupaten/kotamadya tidak memiliki kemampuan teknis mengerjakan proyek jalan atau air bersih sehingga yang terjadi adalah kesemrawutan infrastruktur," katanya.
Menurut dia, penyediaan tenaga listrik hingga saat ini juga masih menjadi kendala bagi investasi di Indonesia.
Fauzi menyebutkan, berbagai kendala investasi itu menyebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah potensi yang ada. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya mencapai tujuh hingga delapan persen namun hanya mencapai enam persen.
"Mungkin Indonesia bisa mengikuti model India karena sistem politiknya yang mirip. Indonesia tidak mengikuti model China," kata Fauzi.
Sementara itu mengenai dampak kerusuhan di berbagai daerah terhadap investasi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan bahwa kasus-kasus itu tidak berdampak terhadap perekonomian dan investasi karena bersifat lokal saja.
"Itu bersifat sangat lokal dan tentu sejauh ini tidak memberikan dampak," kata Hatta.
Ia menyesalkan kerusuhan di berbagai daerah seperti Temanggung Jawa Tengah dan Cikeusik Banten karena dapat mengancam kohesivitas masyarakat Indonesia dalam beragama.
(T.A039/S004/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
