Umar mengatakan, semasa Pemerintahan SBY, sudah beberapa kali PKS yang merupakan anggoka koalisi pendudukung pemerintah itu, berbeda sikap dengan pemerintah tampak bersikap oportunisme dan pragmatisme belaka.
Dia menilai, banyak hal yang dilakukan PKS selalu bertolak belakang dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang mereka dengungkan selama ini dengan meluasnya politik transaksional didalam PKS yang hanya melayani kepentingan golongannya saja, bukan kepentingan publik.
Menurutnya, kasus yang terakhir adalah kasus hak angket pajak. PKS tidak mempunyai sikap obyektif dalam menilai hak angket pajak, berbeda pandangan dengan mitra koalisi partai yang menolak hak angket pajak. PKS berlaku seolah-olah independen tidak terikat dengan koalisi.
"Sikap politik PKS itu menunjukkan sebuah sikap arogansi yang munafik, merasa diri independen demi menjaga citra bersih partainya tapi mempunyai sikap politik yang berbeda denga mitra koalisi," katanya.
Padahal, lanjutnya, sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah seharusnya PKS mempunyai rasa kebersamaan, etika dan komitmen terhadap kontrak politik dalam koalisi. Namun hal ini selalu tidak ditunjukkan PKS.
"Bila memang sikap dan prilaku PKS atas kesepakatan koalisi untuk membantu pemerintah tidak bisa diubah lagi. Sudah seharusnya PKS menentukan posisinya, menjadi oposisi, keluar dari koalisi," kata Umar.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq yakin bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat memahami sikap partainya dalam mendukung pengunaan hak angket DPR untuk menuntaskan masalah mafia pajak.
Dalam siaran pers DPP PKS yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Luthfi Hasan Ishaaq di Yogyakarta mengatakan, komunikasi PKS dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup intensif.
Selain itu, katanya, PKS sejak awal juga sudah berkomitmen untuk mengantarkan SBY sampai masa jabatannya berakhir.
"Orang lain bisa saja menyalahpahami PKS, tapi kami yakin SBY tidak akan demikian. Karena itu, kami aman saja melangkah," katanya.
Luthfi menegaskan, PKS tidak pernah berniat keluar dari koalisi. Komitmen PKS adalah koalisi permanen dengan SBY sampai masa jabatannya berakhir. "Dan itu sudah berulangkali kami sampaikan," katanya.(*)
(R009/K004)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
