Selagi Uni Eropa mempersiapkan sanksi terhadap Tripoli, pimpinan NATO Anders Fogh Rasmussen bertemu dengan para menteri pertahanan UE di Godollo, Hungaria, untuk mendiskusikan upaya evakuasi besar yang sedang berlangsung di negara yang terkoyak itu, demikian AFP melaporkan.
Rasmussen juga mengadakan pertemuan darurat terpisah Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan sekutu 28 negara, nanti hari itu juga di Brussels.
Para duta besar NATO akan mendiskusikan "opsi-opsi yang mungkin" dan tukar menukar informasi mengenai "situasi yang berkembang cepat," katanya kepada para wartawan, menolak menjelaskan.
Ditanya apakah intervensi militer merupakan sebuah opsi, Rasmussen mengatakan: "Saya tidak ingin ke detailnya pada saat ini. Saya pikir prioritas jelas harus diberikan pada evakuasi orang yang sangat membutuhkan dan mungkin juga bantuan kemanusiaan."
Pemerintah di seluruh dunia bergegas mengevakuasi puluhan ribu warga yang terdampar di Libya di tengah kekhawatiran pemberontakan melawan rejim Kadhafi akan menjadi perang saudara habis-habisan.
"Situasi di Libya sangat mengkhawatirkan. NATO dapat bertindak sebagai fasilitator dan koordinator jika dan ketika negara-negara anggota akan mengambil tindakan," tulis Rasmussen sebelumnya di akun Twitternya.
Antara 2.000 hingga 3.000 warga Eropa masih terdampar di Libya setelah sejumlah negara UE termasuk Inggris, Jerman dan Yunani menempatkan pesawat dan kapal untuk mengevakuasi warga negara mereka, menurut UE.
Rasmussen mengatakan dia sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri pertahanan UE "untuk mengetahui bagaimana secara pragmatis kami dapat membantu mereka yang sangat membutuhkan dan memperkecil konsekuensi peristiwa ini."
"Krisis yang berada dekat lingkungan kami ini mempengaruhi warga sipil Libya dan banyak orang dari sekutu NATO," katanya. "Banyak negara sedang mengevakuasi warga negara mereka. Jelas ini tantangan besar."
Ketika para menteri pertahanan Eropa bertemu di istana abad ke-18 di kota Godollo di luar kota Budapest, ketua kebijakan luar negeri UE Catherine Ashton mengatakan blok 27 negara itu siap menerapkan sanksi terhadap rejim Kadhafi.
"Saatnya untuk mempertimbangkan apa yang kami sebut langkah-langkah pembatasan guna memikirkan tentang apa yang dapat kami lakukan untuk memastikan kami memberikan tekanan sebesar mungkin untuk mencoba dan menghentikan kekerasan di Libya dan menjamin negara itu melangkah maju," kata Ashton.
Sanksi yang sedang dipertimbangkan termasuk embargo senjata, pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap rejim tersebut.
Kemungkinan memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya guna mencegah kekuatan-kekuatan Kadhafi membom para pemrotes diangkat oleh AS dan pemerintah Prancis minggu ini.
Pemerintah negara-negara Eropa sedang membuat "rencana darurat" untuk membantu mengawasi wilayah udara Libya namun "UE membutuhkan resolusi Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu," kata seorang diplomat UE yang minta tetap anonim.
Rasmussen tidak mengesampingkan partisipasi NATO dalam zona larangan terbang tapi juga menekankan bahwa dibutuhkan suatu mandat PBB.
Menteri Pertahanan AS Robert Gates mengatakan Jumat bahwa Prancis dan Italia akan menjadi tempat terbaik untuk menegakkan zona larangan terbang atas Libya.
Namun Menteri Pertahanan Prancis Alain Juppe mengatakan aksi seperti itu harus dilaksanakan secara kolektif.
Ashton mengatakan dia telah mendiskusikan situasi di Libya tersebut dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Gedung Putih.
Dia mengatakan dirinya ingin berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton Jumat dan bertemu dengannya Senin, "sehingga kami dapat menyinkronkan dengan baik apa yang kami lakukan di Uni Eropa serta apa yang sedang terjadi di komunitas internasional."
UE sedang menunggu Dewan Keamanan PBB yang dipastikan akan bertemu Jumat mendatang untuk memutuskan langkah-langkah terhadap Tripoli sebelum memberlakukan sanksinya sendiri, kata seorang diplomat UE. (ANT/K004)
Pewarta: Kunto Wibisono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
