Jangan-jangan dia yang nyuruh lagi"Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya bersikap tegas terhadap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang ingin memboikot media cenderung kritis terhadap pemerintah, karena itu adalah langkah berlebihan.
"Sebagai pejabat, ya itu sikap yang berlebihan, dan tidak sesuai undang-undang. Jika tidak berkenan, cukup sampaikan saja ke Dewan Pers," katanya kepada ANTARA usai upacara pemberangkatan Tim Ekspedisi Bukit Barisan 2011 di Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, Senin.
Jusuf Kalla melanjutjkan, sebagai atasan yang bersangkutan, Presiden Yudhoyono dapat tegas terhadap Dipo Alam yang berseteru dengan media massa.
Ia menambahkan, Dipo Alam dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur Pasal 1 Butir 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jika ada pemberitaan yang tidak dikehendaki.
Pernyataan boikot media yang diserukan Dipo tidak hanya dilaporkan Media Group, tetapi juga digugat secara perdata. Grup yang menaungi MetroTV dan harian Media Indonesia itu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai gugatan Rp101 triliun.
Dalam surat pendaftaran gugatan bernomor 81/PDT.G/ 2011 /PN.JKT.PST itu, Media Group menyampaikan alasan gugatan bahwa pada 21 Februari 2011 Dipo mengeluarkan pernyataan sebagaimana dikutip di berbagai media cetak dan media elektronik yang menjatuhkan kredibilitas para penggugat (Media Group).
Selain Media Grup, Dipo Alam juga menggugat TVOne, karena alasan sama.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap Presiden terhadap isu bersifat kebangsaan ini. "Ya, Presiden kan enggak ngambil sikap apa-apa. Jangan-jangan dia yang nyuruh lagi," ucapnya.
Yusril mengemukakan, seharusnya Dipo tak perlu mencetuskan pernyataan itu, jika ada media yang memang rajin mengkritik karena akhirnya malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tajam untuk pemerintah.
Menurut dia, respons pemerintah terhadap media memang tergantung pada sikap Presiden dalam menyikapi media.
Selain itu, pemberitaan di media juga bergantung pada manajemen pemberitaan dari pemerintah. Yusril menilai pemerintah tengah kalah dalam membentuk opini.
Yusril mengatakan, tidak ada sumber-sumber pemberitaan dari pemerintah yang layak muat dan menarik publik.
"Selalu yang negatif dan akibatnya selalu kalah dalam opini. Situasi ini seperti rasa frustrasi menghadapi keadaan, yaitu sikap Dipo mau memboikot atau melarang diwawancarai oleh media. Seharusnya tidak perlu terjadi seperti ini," tuturnya.(*)
R018/C004
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
