"Kami menilai, kita praktis telah gagal meyakinkan rakyat mengenai politik pemberantasan korupsi yang diimplementasikan kabinet saat ini (yang didukung oleh koalisi beberapa partai, termasuk Golkar dan Demokrat)," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa malam.
Ia menunjuk gugurnya usul Hak Angket `Mafia Pajak` di DPR RI dalam sidang paripurna pekan lalu, menjadi bukti paling nyata tentang tidak adanya kemauan politik yang keras memberantas modus korupsi paling masif oleh para mafia pajak itu.
"Dengan demikian, selain menandai kegagalannya memberantas korupsi, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pun gagal mewujudkan prinsip-prinsip `good governance`," tandasnya.
Lalu, lanjutnya, untuk memulihkan citra dan sekadar tontonan bagi rakyat, penegak hukum yang dikendalikan oleh rezim ini hanya mau menangani kasus korupsi skala `recehan`.
"Targetnya pun koruptor yang lemah secara politis," ujarnya.
Teror `Reshuffle`
Bambang Soesatyo lalu memastikan, penolakan mayoritas anggota DPR RI atas usul Hak Angket `Mafia Pajak` sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari posisi maupun peran pimpinan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ini.
"Sebab, penolakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa (22/2) lalu itu, dimotori oleh Fraksi Partai Demokrat (FPD) -- atau partai utama koalisi pemerintah -- yang jumlah kursinya paling banyak di Parlemen," ungkapnya.
Sekadar mengingatkan, menurutnya, angket ini justru sebetulnya diinisiasi pertamakali oleh FPD.
"Induk FPD itu adalah Partai Demokrat (PD), dan Ketua Dewan Pembina (Wanbin)-nya pada periode 2010-2015 adalah yang kini Presiden RI. Karenanya, manuver politik FPD menggugurkan hak angket itu otomatis mencerminkan kehendak politik PD termasuk Ketua Wanbin-nya itu," tegasnya.
Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, tekad politik Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi kini mulai layak diragukan, sebab sama sekali tidak meyakinkan.
"Kemudian, teror FPD tentang `reshuffle` kepada semua anggota (partai) koalisi, justru memperlihatkan ketakutan FPD yang luar biasa jika usul angket itu lolos," tandasnya.
Ditambahkan, sikap mendua dan ketakutan luar biasa FPD itulah yang dianggap aneh masyarakat kebanyakan.
"Kalau FPD dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersih, serta independen, mengapa harus takut membongkar jaringan mafia pajak di negara ini," tanyanya.
Apalagi, menurutnya, membongkar jaringan mafia pajak saat ini merupakan momentum paling ideal bagi Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkan semangat `good governance`.
"Citra `bad governance` pemerintahan sekarang akhirnya semakin kuat. Lihat saja pernilaian IMF bahwa korupsi semakin merajalela di Indonesia. Ini mendapatkan pembenarannya dengan ditolaknya usul Hak Angket `Mafia Pajak` tersebut," kata Bambang Soesatyo. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
