"Tiga BUMN, yakni Primissima, Sarana Karya, Kertas Padalarang dilakukan melalui pola "staregic sale" (penjualan saham kepada investor), sedangkan Semen Baturaja melalui pola penawaran saham perdana kepada publik (IPO)," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Jakarta, Kamis.
Usai mengikuti Rapat Koordinasi tentang "Program Rightsizing BUMN" yang dipimpin Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, di Kantor Kementerian BUMN, Mustafa mengatakan, privayisasi Primissima, Sarana Karya, dan Kertas Padalarang merupakan pengalihan dari tahun 2010, sedangkan IPO Semen Baturaja program privatitasi yang diusulkan pada 2011.
Ia menjelaskan, saham pemerintah pada Primissima mencapai 52,79 persen, pada Sarana Karya 100 persen, dan pada Kertas Padalarang 40,8 persen.
Primissima bergerak pada usaha pemintalan dan produksi garmen di Jogjakarta, Sarana Karya produsen aspal di Buton, sedangkan Kertas Padalarang memproduksi pita cukai, dan kertas berharga lainnya.
"Primissima diarahkan dengan pola strategic sales kepada investor, sedangkan Sarana Karya dan Kertas Padalarang akan diakuisisi oleh BUMN lain," ujar Mustafa.
Menurut informasi, PT Timah sedang menuntaskan rencana akuisisi saham Sarana Karya, Perum Peruri berminat mengambilalih saham Kerta Padalarang, sedangkan Primissima akan dilepas kepada pemegang saham lainnya yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).
Khusus Semen Baturajara, Mustafa menjelaskan dalam rencana IPO tersebut jumlah saham yang akan dilepas ke publik maksimal 30 persen.
Meski begitu Mustafa tidak merinci lebih lanjut target perolehan dana hasil IPO perusahaan yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan itu.
Ia hanya menjelaskan bahwa usulan IPO Baturaja sudah disampaikan kepada Menko Perekonomian.
Terkait pelaksanaan privatisasi ke empat perusahaan itu, Mustafa menuturkan pelepasan dengan cara "strategic sale" sedang berlangsung dan diserahkan kepada masing-masing perusahaan.
Sedangkan IPO Semen Baturaja diharapkan pada semester I 2011 akan diusulkan kepada DPR, setelah itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum menjual saham ke pasar modal.(*)
(R017/A027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
