Data dari Bagian Penerima Aspirasi DPRD Sulsel di Makassar, Jumat, mencatat jumlah unjuk rasa selama Januari-Februari 2011 hanya delapan kali, sementara di bulan yang sama 2010 terdapat 16 kali aksi unjuk rasa.
Unjuk rasa selama Januari-Februari 2011 berasal dari Gerakan Revolusi PSSI, mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah yang substansinya dinilai sama dengan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan.
Selanjutnya, pengurus klub-klub PSM Makassar yang menolak penggunaan nama PSM di LPI, HMI Cabang Makassar tentang pengusutan tuntas mafia pajak dan Bank Century, Front Rakyat Tanah Luwu tentang menuntut pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
Selain itu, Komunitas Penderita Kusta menuntut pembayaran uang lauk-pauk Rp50 ribu per bulan, HMI UMI Makassar menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan polisi dan Aliansi Mahasiswa Makassar yang menuntut kekerasan aparat dalam peringatan hari anti korupsi.
Sepanjang Maret 2011 sudah ada dua unjuk rasa yakni dari Forum Umat Islam yang menuntut pembubaran Ahmadiyah, dan LSM yang menolak pembangunan ruang pajang kendaraan di tengah pasar Tamamaung Makassar.
Secara keseluruhan, aksi unjuk rasa di DPRD Sulsel sepanjang 2010 terjadi 95 kali terdiri atas, Januari 11 kali, Februari lima kali, Maret 15 kali, April empat kali, Mei sembilan kali, Juni 12 kali, Juli empat kali, Agustus dua kali, September lima kali, Oktober sembilan kali, November enam kali, dan Desember 13 kali.
Angka tersebut jauh lebih besar dibanding unjuk rasa selama 2009 yang hanya terjadi 75 kali.
Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat DPRD Sulsel, Surya Darma mengatakan, dari 180 aksi unjuk rasa selama dua tahun lebih, tidak pernah disertai dengan aksi kekerasan.
Semua anggota DPRD Sulsel memiliki jadwal tersendiri, secara bergiliran menerima pengaduan dari masyarakat di gedung khusus penerimaan aspirasi. (AAT/F003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
