Jika PDI Perjuangan tidak memberikan tanggapan terhadap tawaran Partai Demokrat, maka akan tetap mempertahankan Partai Golkar di koalisiJakarta (ANTARA News) - Politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan keputusan soal penataan ulang koalisi dan perombakan menteri di kabinet sangat tergantung pada sikap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Partai Demokrat masih memberikan waktu selama dua pekan kepada PDI Perjuangan untuk menentukan sikapnya bergabung dalam koalisi dan pemerintahan," kata Ulil Abshar Abdalla pada acara dialog di sebuah stasiun televisi swasta, di Jakarta, Senin.
Nara sumber lainnya pada dialog tersebut adalah politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo serta pengurus DPP Partai Golkar Indra J Pilliang.
Menurut dia, komuniksi politik antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sudah berjalan baik, hanya soal "fine tuning" saja.
Jika "fine tuning" dari PDI Perjuangan cepat, kata dia, maka proses penataan ulang koalisi dan perombakan menteri kabiet juga bisa berjalan cepat.
"Tapi jka PDI Perjuangan tidak memberikan tanggapan terhadap tawaran Partai Demokrat, maka akan tetap mempertahankan Partai Golkar di koalisi," katanya.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, agar Partai Demokrat segera memutuskan penataan koalisi dan mengusulkan perombakan menteri di kabinet.
Menurut dia, wacana perombakan menteri di kabinet dan penataan ulang koalisi sudah sejak beberapa bulan lalu.
"Sudah terlalu lama mengambang dan belum ada tindak lanjut," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, saat ini masyarakat sudah jenuh dengan wacana penataan ulang koalisi dan perombakan menteri di kabinet.
Sikap PDI Perjuangan, kata Ganjar, sangat jelas bahwa PDI Perjuangan konsisten dengan keputusan kongres yakni berada di luar pemerintahan.
"Bagi PDI Perjuangan wacana penataan ulang koalisi dan perombakan menteru kabinet saat ini bukan keinginan PDI Perjuangan atau aspirasi masyarakat, tapi keinginan dari partai politik penguasa," katanya.
Menurut dia, sulit bagi PDI Perjuangan menerima tawaran koalisi dari Partai Demokrat jika hanya untuk ditukar dengan jabatan menteri di Kabinet Indoesia Bersatu II.
Ganjar menilai, tawaran koalisi sebaiknya bukan didasarkan pada politik transaksional yakni pembagian jabatan menteri di kabinet, tapi bagaimana membuat kerangka bersama untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik ke depan.
Pengurus DPP Partai Golkar Indra J Pilliang mengatakan, Partai Golkar berada di koalisi bukan atas keinginan dari Partai Golkar tapi atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kenapa setelah Partai Golkar bergabung dalam koalisi dan mengawal pemerintahan, saat ini akan dikeluarkan lagi dari koalisi," kata Indra.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
