Masih pandemi, Anggota DPR tolak penyesuaian harga jual Pertalite

Masih pandemi, Anggota DPR tolak penyesuaian harga jual Pertalite

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

Saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak adanya penyesuaian harga jual BBM jenis Pertalite karena mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan itu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual BBM jenis Pertalite. Karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Mulyanto menilai selama ini pemerintah terlalu berpihak pada PT Pertamina dalam hal kenaikan harga jual BBM.

Ia mengemukakan, dulu ketika harga BBM anjlok di awal pandemi COVID-19, pemerintah menyetujui Pertamina tidak menurunkan harga jual BBM agar kerugian Pertamina tidak terlalu dalam.

Saat itu, imbuh Mulyanto, harga BBM yang harusnya turun malah dijual dengan harga biasa tanpa penyesuaian, padahal di negara-negara ASEAN harga jual BBM diturunkan.

"Sekarang ketika harga BBM mulai merambat naik, pemerintah justru mewacanakan kenaikan BBM dengan menggunakan logika yang serupa. Tentu, tidak adil bagi masyarakat," tegasnya.

Selain itu, menurut dia, tidak tepat kalau dikatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap Premium menurun dan mereka beralih ke Pertalite.

Ia mengingatkan bahwa animo masyarakat terhadap Premium masih tinggi sehingga tetap perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan BBM murah tersebut.

Sebelumnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis Pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.

Pemerintah menilai harga jual Pertalite saat ini Rp7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp11.000.

Sebelumnya, Mulyanto meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM untuk mengantisipasi kelangkaan di sejumlah wilayah, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus meningkatkan pengawasan.

Mulyanto menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami sebab beberapa negara, seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi.

"Dua jenis BBM yang langka itu adalah Premium dan Solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman," kata Mulyanto.

Baca juga: EWI: Harga Pertalite harus dinaikkan cegah Pertamina merugi
Baca juga: Sri Mulyani: Subsidi energi per September 2021 capai Rp88,2 triliun
Baca juga: Anggota DPR minta Pemerintah tingkatkan pengawasan distribusi BBM

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wabup Maluku minta penyaluran BBM satu harga diawasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar