"AS adalah candi demokrasi, model demokrasi seluruh dunia, kami ingi mengimbau kepada anda melalui Kongres: membantu Pantai Gading dan rakyatnya," kata duta besar Daouda Diabate.
Diabate juga meminta diperkuatnya mandat misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dengan mangatakan, pasukan PBB tidak memiliki wewenang untuk menggunakan pengaruh di negara itu.
PBB, pada Jumat lalu mengatakan bahwa lebih dari 370 orang tewas dalam aksi kekerasan sejak akhir tahun lalu. Pada Kamis, setidaknya tujuh wanita yang menghadiri satu unjuk rasa ditembak mati oleh pasukan yang setia pada pemimpin Laurent Gbagbo.
Dubes yang diangkat, Alassane Ouattaraa, yang diakui sebagai pemenang pemilihan presiden 28 November, mengemukakan hal itu setelah Gedung Putih mengemukakan bantuan 12,6 juta dolar untuk para pengungsi dan orang-orang yang terlantar lainnya akibat konflik di Pantai Gading itu.
Gbagbo, yang berkuasa sejak 2000 menolak keputusan yang menyatakan ia kalah dalam pemilihan presiden November lalu. Ia menguasai pelabuhan dan ekspor kakao , serta angkatan bersenjata dan sebagian besar daerah kota Abidjan.
Ouattara tidak dapat menguasai daerah-daerah luas negara itu dan terkepung di sebuah hotel di Abidjan dibawah perlindungan pasukan perdamaian PBB.
Pada Senin, Uni Afrika menunggu satu jawaban dari Gbagbo mengenai undangan untuk berunding deegan Ouattara guna mengakhiri sengketa itu , yang telah menimbulkan aksi kekerasan berdarah.
Jason Small, wakil direktur Kantor Urusan Afrika Barat Deplu AS, Senin menegaskan kembali sikap Washington yang dibuat Jumat dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.
Hillary, yang mengakui Ouattara sebagai presiden, mengataKan Gbagbo dan pasukaNnya "tidak punya perasaan dan tidak acuh terhadap nyawa manusia dan norma hukum, membunuh orang yang tidak bersenjata dan tidak bersalah. Ia harus mundur segera demi perdamaIan."
Menjawab pertanyaan apakah Ouattara akan menyetujui intevensi militer untuk menggulingkan Gbagbo, Diabate menjawab dengan hati-hati, dengan mengatakan "jika perundingan-perundngan gagal, mereka akan menggunakan kekuatan yang sah."
(Uu.H-RN/B002)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
