Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai parlemen memiliki fungsi krusial dalam pengambilan kebijakan, terutama selama pandemi COVID-19 yang menjadi bencana nasional dan menyebabkan korban jiwa serta ekonomi melambat.

"Parlemen memiliki fungsi krusial dalam pengambilan kebijakan, terlebih dengan musibah COVID-19 yang masih berkepanjangan. Pemerintah bersama-sama dengan DPR harus memastikan berbagai skema jaring pengaman sosial sebagai strategi mitigasi kemanusiaan dan perekonomian nasional," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakannya saat meraih penghargaan sebagai "Tokoh Parlemen Tangguh 2021” yang diberikan Tabloid Men’s Obsession. Berkaitan dengan Hari Parlemen di tahun 2021, penghargaan tersebut diberikan kepada wakil rakyat yang tangguh memperjuangkan aspirasi rakyat di era pandemi.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: jaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok

Syarief mengatakan, dirinya seringkali menyatakan perlunya atensi khusus untuk bantuan kemanusiaan, insentif bagi tenaga kesehatan, serta keberpihakan bagi koperasi dan UMKM.

Menurut dia, pandemi COVID-19 memukul semua kelompok masyarakat, terutama ekonomi bawah sehingga harus menjadi perhatian khusus pemerintah melalui serangkaian kebijakan afirmasi untuk memastikan kehidupan rakyat tetap berjalan dengan baik.

"Pemerintah juga harus memastikan prioritas terhadap hal-hal strategis kebangsaan sebagai fokus kebijakan," ujarnya.

Selain itu dia mencontohkan, diskursus terkait amandemen konstitusi, yang membuka "keran" amandemen, sama dengan membongkar kotak pandora.

Dia menilai persoalan rencana menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dimatangkan terlebih dahulu sehingga tidak tergesa-gesa karena berkaitan dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara.

"Misalnya kedudukan MPR dan Presiden, konstitusi pasca-amandemen telah menempatkan kedudukannya setara yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Apakah penempatan PPHN ini mengubah konfigurasi kedudukan kedua lembaga negara ini? Apakah juga PPHN ini memiliki daya ikat bagi presiden," katanya.

Baca juga: MPR apresiasi langkah pemerintah tangani penularan COVID-19

Dia menilai, amandemen konstitusi harus disikapi dengan hati-hati, cermat, mengambil perspektif yang holistik terutama saat kesusahan rakyat, wacana amandemen tentu layak dipertanyakan urgensinya.

Menurut dia, lebih baik jika pembahasan hal-hal krusial kebangsaan dibahas pada saat dan situasi yang tepat karena yang terpenting sekarang adalah bagaimana memastikan pandemi dapat tertangani dengan baik, kesehatan publik kembali membaik, ekonomi negara bangkit, dan kehidupan rakyat pulih.

Selain itu Syarief mengatakan, penghargaan "Tokoh Parlemen Tangguh 2021” yang diraihnya, dipersembahkan bagi konstituennya di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya.

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi cambuk untuk terus berjuang menegakkan kepentingan rakyat dalam setiap pembahasan dan pengambilan kebijakan publik.

Baca juga: Wakil Ketua MPR apresiasi program BRI salurkan kredit UMKM

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021